Kasat pol PP Kota Medan H Syofyan

Pembongkaran rumah permintaan Dinas Perkim, yang dinilai telah melanggar Perda. “Bangunan itu tanpa IMB dan letaknya di gang kebakaran,…”

Medan-Intipnews.com:Terkait adanya oknum DPRD Medan ES yang di-publish media massa, mengirimkan surat penundaan pengosongan dan pembongkaran rumah warga bermasalah di Jalan Mangkubumi Medan, dibenarkan Kasat Pol PP Kota Medan H Syofyan.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan beberapa saat sebelum rapat Pansus Covid 19 di gedung DPRD Medan, Selasa 4 Agustus 2020. Meskipun adanya surat permohonan [ES] itu, namun Satpol PP tetap dilakukan pembongkaran bangunan rumah di Jalan Mangkubumi Medan.

“Ini tetap kita laksanakan karena sudah jauh-jauh hari sudah kita jadwalkan,” kata Sofyan. Pembongkaran dilakukan, lanjutnya, karena kita menerima permintaan dari Dinas Perkim untuk melakukan pembongkaran bangunan rumah yang dinilai Dinas Perkim telah melanggar Perda. “Bangunan itu tanpa IMB dan letaknya di gang kebakaran,” tandas Syofyan.

Ini kita laksanakan, ungkapnya, sesuai perosedur dan penjadwalan serta sekedul. Ketika disinggung menyangkut dugan stempel palsu di atas surat permohonan tersebut, dirinya tidak tahu tata laksana surat di DPRD Medan. ” Yang jelas surat permohonan itu menggunakan stempel,” tutur Sofyan.

Sebelumnya sebagaimana dilansir Intipnews.com baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan [BKD] DPRD Medan Burhanuddin Sitepu menegaskan, Satpol PP itu berfungsi sebagai eksekutor Perda.

“Jika proseduralnya sudah terlalui, Satpol PP tidak melihat siapa yang membuat surat, siapa menelepon. Itu harus  tetap dilaksanakannya. Perintah dibongkar, ya bongkar,” tegas Burhanuddin yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Medan.

* Laporan Roni Neliati 

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini