Ilustrasi.Istimewa

Jakarta-Intipnews.com:Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum [Bawaslu] RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pihaknya saat ini mendeteksi ada beberapa potensi pelanggaran pilkada serentak 2020. Salah satu yang menjadi kekhawatiran terbesarnya adalah politik uang.

“Dan bisa saja ada modus baru dengan memanfaatkan pandemi Covid 19,” ujarnya dalam dalam diskusi daring “Kampanye Pilkada ditengah Virus Corona”, Sabtu 19 September 2020.
Sebagai antisipasi, pihaknya ia sebut telah melakukan kerjasama dengan KPK dan PPATK.

Dengan harapan, jika muncul modus baru politik uang menggunakan transfer jasa perbankan, bisa dilakukan penegakan hukum dengan dukungan PPATK. Begitupun sebaliknya, jika ada pelanggaran yang terindikasi dari calon petahana, pihaknya akan bertindak dengan dukungan KPK. “Mahar politik mengenai perekaman juga kita kerjasamakan,” katanya.

Lanjutnya, pelanggaran yang bisa terjadi melalui media sosial juga akan dikondisikan dengan cyber Mabes Polri. Hal itu, dilakukan agar pilkada serentak 2020 tidak mendapat hambatan. “Pilkada di tengah Covid 19 ini kan hal baru.

Jadi masih butuh persiapan yang harus disesuaikan,” ujarnya. Dirinya tak menampik, Bawaslu membutuhkan semua lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Mengingat pandemi dan pelaksanaan pilkada adalah fokus bersama.

Untuk mematangkannya, kata dia, Bawaslu telah mengaplikasikan Peraturan Bawaslu No.4 Tahun 2020 yang menyangkut pengawasan, penanganan dan penindakan menyoal Covid-19.
“Dan ada beberapa perubahan yang kami desain sesuai Covid 19,” ucapnya. Utamanya adalah bagaimana menangani pelanggaran dengan teknologi informasi.  *Rci

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini