Novel Baswedan Sebut, Pidato Presiden Jokowi Bebaskan Kami Dari…

0
27
Penyidik KPK Novel Baswedan ke Komnas HAM. Foto Istimewa

JakartaIntipnews.com:Setelah 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan [TWK] dan dinonaktifkan dari jabatannya, nasibnya menggantung, bahkan muncul suara-suara mereka segera dipecat.

Namun setelah Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan resmi perihal tes yang dilaksanakan KPK tersebut, 75 pegawai KPK itu merasa lega dan bagaikan mendapat angin segar. Informasi dihimpun Intipnews.com, Selasa 18 Mei 2021, penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku bersyukur, Lolos.

Presiden Jokowi menegaskan hasil TWK tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK itu. “Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK,“ ungkap Presiden RI.

Masukan, tegas Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin [17/5], baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.


Dengan statmen Jokowi tersebut, sebagaimana di-publish media massa Novel Baswedan lega terbebas dari tuduhan tidak berkebangsaan atau tidak Pancasilais. “Dari proses TWK yang dibuat pimpinan KPK, muncul stigma seolah 75 pegawai KPK yang tidak lulus itu, tidak berkebangsaan atau tidak Pancasilais,” tulis Novel pada akun Twitter miliknya.

Dengan pernyataan resmi Jokowi, ungkap Novel, telah membebaskan dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya dari tuduhan tidak pancasilais. Terkait hal itu, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi akhirnya angkat suara, 75 pegawai KPK yang jabatannya dinonaktifkan, tidak ada alasan 75 pegawai KPK dipecat karena tak lulus TWK.

Jokowi menyebut, 75 pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan masih mempunyai peluang untuk memperbaiki meski tak lulus TWK. “Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki. Perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” tukas Jokowi.

Sebagaimana dilansir Tempo.co, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto mengatakan TWK KPK bertentangan dengan hukum. Sebab, TWK tidak sekalipun disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat untuk melakukan alih status pegawai.

  • Itp-17