Oknum Pimpinan KPK Dilaporkan Novel Baswedan ke Komnas HAM

0
145
Penyidik KPK Novel Baswedan ke Komnas HAM. Foto Istimewa

JakartaIntipnews.com:Oknum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM], oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan [TWK].

“Ada tindakan yang sewenang-wenang dilakukan dengan sedemikian rupa. Efek dari tindakan sewenang-wenang itu banyak pelanggaran HAM,” kata penyidik senior KPK Novel Baswedan kepada wartawan di Jakarta, Senin 24 Mei 2021.

Sebagaimana di-pulish media massa, menurut Novel, terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada Komnas HAM, di antaranya terkait penyerangan privasi, seksualitas, hingga masalah beragama.

“Hal itu sama sekali tidak pantas dilakukan dan sangat berbahaya,” ucap Novel. Diketahui, dari 1351 pegawai KPK, sebanyak 1274 peserta berhasil memenuhi syarat, dan 75 peserta tidak memenuhi syarat sementara dua orang tidak mengikuti tes.

Terkait wawasan kebangsaan yang menjadi salah satu penilaian alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara [ASN], dinilai hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai yang bekerja dengan baik dan berintegritas.

“Hal ini bukan pertama kali terjadi dan sudah berkali-kali dilakukan, namun ini yang paling banyak dan serius,” tambah Novel Baswedan. Hal tersebut tidak hanya berdampak kepada 75 orang pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan, tetapi berimbas pada pekerjaan.

Bahkan, kondisi itu akan mengganggu upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dijelaskan Novel, yang paling penting, jika hal-hal tersebut tidak dilaporkan dan diusut tuntas sebagaimana mestinya, berpotensi terjadi di lembaga-lembaga independen lain.

“Pelaporan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk upaya pemberantasan korupsi. Tidak memaklumi setiap penyerangan HAM dan kepentingan warga negara,” tuturnya.


Sebelumnya terkait 75 anggota KPK tidak lulus TWK, Presiden Joko Widodo [Jokowi] sudah memberi pernyataan, hasil tes wawasan kebangsaan jangan dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.


Dirinya sependapat dengan Mahkamah Konstitusi [MK] dalam putusan pengujian UU no 19 tahun 20219, tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN.

  • Itp-17