Direktur eksekutif P3H Binjai Muhamad Jaspen Pardede

Binjai-Intipnews.com:Badan pengurus daerah [BPD] Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] Peduli Politik Pemerintahan dan Hukum [P3]  Kota Binjai minta DPRD meneliti APBD Pemko Binjai 2020.

Direktur eksekutif LSM P3H Binjai Muhamad Jaspen Pardede menjelaskan, permintaan itu dilakukan secara tertulis dengan surat No.91/LSM-P3H/SU/KG/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020.

Menurut Jaspen, penelitian APBD itu sangat urgen dan masyarakat harus mengetahui secara transparasi. ”Apakah refocusing  sudah sesuai dengan Inpres No.4/2020. Surat itu sudah tiga bulan tidak ada jawaban,” tegas Jaspen Pardede. Selasa, 11 Agustus 2020.

Refocusing rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi.

Direktur eksekutif LSM P3H Jaspen Pardede mengemukakan, relokasi anggaran seharusnya DPRD meminta kepada Walikota Binjai, anggaran apa saja direlokasi dan dana mana dikurangi, dihapus yang dimanfaatkan untuk anggaran bencana nasional Covid 19.

Bantuan beras, gram, mie instan dan lainnya diperoleh dari relokasi anggaran mana, sehingga banyak dinas yang tidak bisa melakukan aktivitas. Sebaliknya anggaran bantuan hibah kepada PKK dinilai cukup besar.

Hal itu katanya, harus diteliti. DPRD sebagai lembaga legislatief bertugas menyusun anggaran dan pengawasan harus mampu menganalisasi relokasi anggaran, jangan asal terima saja.

”Refocusing atau relokasi anggaran itu sudah pasti mengubah Perda atas APBD 2020, sektor apa dikurangi dan ditambah dan kenapa sebagian dana hibah untuk organisasi tidak diberikan dengan alasan covid 19, tetapi dana bantuan PKK, untuk bilal dan penggali kubur dan organisasi tertentu diberikan,” jelas Jaspen.

Jaspen menyebutkan surat tertulis selain dikirimkan ke DPRD Binjai sudah 3 bulan juga dikirimkan kepada Dinas Sosial tertanggal 22 Juni 2020. ”Tanda terima surat ada,” ujarnya yang mengaku tembusan dikirimkan kepada Kejari Binjai, Inpektur kota Binjai agar ikut mengawasi saluran anggaran secara benar.

Anggota DPRD Binjai Irhamsayah Pohan mengakui, belum mengetahui sistem anggaran dilakukan Pemko Binjai. Sebab belum ada laporan kepada DPRD. ”Kita tunggu saja Perubahan APBD 2020, apakah drafnya sudah disesuaikan atau belum akan dipertanyakan,” ujarnya.

* Laporan Ibnu Abihi

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini