Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar

6 Pemkab dan Pemko belum standar dalam pelayanan publik, yaitu Simalungun dengan nilai paling rendah 9,25. Disusul Pemkab Nias Selatan 16,82, Padangsidimpuan 31,81, Labuhanbatu 35,39, Asahan 42,83 dan Karo dengan 47,20.

Medan-Intipnews.com:Tidak sedikit keluhan masyarakat terkait pelayanan terhadap kepentingan publik [masyarakat] yang masih belum baik bahkan buruk. Ini terbukti dari hasil Survei Ombudsman RI tahun 2019.

“Jadi, kalau ditanya kenapa layanan publik mereka masih zona merah dan
zona kuning, ya jawabnya karena komitmen kepala daerahnya untuk melayani masyarakatnya, masih sangat buruk. Sebab, survei ini adalah melihat potret penyelenggaraan pelayanan publik di daerah itu
sendiri,” tegas Abyadi Siregar.

Ada 6 Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara [Sumut] yang meraih predikat zona merah, dalam survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Informasi dihimpun Intipnews.com, Selasa 10 Desember 2019, menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, keenam Pemkab/Pemko yang meraih predikat zona merah adalah belum patuh terhadap standar pelayanan publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemkab Simalungun, sebutnya, dengan nilai paling rendah yakni 9,25, Disusul Pemkab Nias Selatan dengan nilai 16,82, Pemko Padangsidimpuan dengan nilai 31,81, Pemkab Labuhanbatu dengan nilai 35,39, Pemkab Asahan dengan nilai 42,83 dan terakhir adalah Pemkab Karo dengan nilai 47,20.

Sedang enam Pemkab/Pemko lainnya, sedikit lebih baik karena meraih
predikat zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang. Keenam yang meraih
predikat zona kuning tersebut adalah Pemkab Tapanuli Utara dengan
nilai 61,00.

Pemkab Tobasa 63,88, Pemko Tanjungbalai 68,52, Pemko Binjai 70,53, Pemko Tebingtinggi 79,77, Pemko Pematangsiantar 76,42.

Dari survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan
Ombudsman RI di 13 Pemkab/Pemko di Sumut tersebut, hanya satu yang
meraih predikat zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi atau baik,
yakni Pemkab Pakpak Bharat dengan nilai 86,21.

Survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini, dilakukan
sejak Mei 2019 di 13 Pemkab/Pemko di Sumut. Survei ini dilakukan untuk
melihat tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan
publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Cara melihat kepatuhannya adalah, dengan turun langsung di unit-unit layanan publik yang ada di setiap Kantor Organisasi Perangkat Daerah [OPD]. Yang kita lihat adalah, pemampangan [tangible] atributisasi standar pelayanan publik di ruang-ruang layanan. Jadi, ini yang kita lihat,” jelas Abyadi.

Sebab, lanjut Abyadi, menurut UU No 25 tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik, wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi [memampangkan/tangible] atributisasi standar pelayanan publiknya. Dan di sisi lain, pemampangan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik itu adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Jadi, instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik
wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi [memampangkan/tangible]
atributisasi standar layanan publik. Sebab, hal itu adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan,” jelas Abyadi Siregar.

Komitmen Buruk Kepala Daerah

Menanggapi hanya 1 dari 13 Pemkab/Pemko yang meraih zona hijau
[kepatuhan tinggi/pelayanan baik], Abyadi menilai hal itu menjadi indikator buruknya komitmen kepala daerah memberi layanan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya. *Itp-02

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini