Pembangunan GH PLN ULP, Kadis Perizinan: Belum Miliki IMB

0
91
Kantor PLN ULP Lima Puluh dengan latar belakang bangunan Gardu Hubung

“Kita akan turun melakukan pengecekan, GH itu bisa menimbulkan zat radioaktif jadi harus kita sikapi,” jelas Kadis Pelayanan Perizinan Kabupaten Batu Bara Rosdiana Damanik…

 

Batu Bara-Intipnews.com:PT PLN [Persero] diperkirakan sudah dua bulan selesai membangun Gardu Hubung [GH] di areal kantor ULP [Unit Layanan Pelanggan] Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Juga terlihat membangun kantor baru beserta pagar sekelling kantor.

Tidak diketahui apakah pengerjaan GH dan kantor serta pagar merupakan proyek swakelola atau dipihakketigakan karena tidak terlihat plang proyek di tempat tersebut.

Terkait hal itu kepada wartawan, Kepala Dinas [Kadis] Pelayanan Perizinan Kabupaten Batu Bara, asumatera Utara Rosdiana Damanik, Selasa 3 Maret 2020 menyatakan hingga saat ini PLN ULP Lima Puluh belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan [IMB], serta Upaya Kajian Lingkungan [UKL]  dan Upaya Pengelolaan Lingkungan [UPL].

Ditambahkan Kasie Non Retribusi Bambang Kurniawan, sehari sebelumnya seorang tak dikenal mengantar bungkusan berisi dokumen PLN, namun pada bungkusan tersebut tidak ada surat permohonan rekomendasi yang disebutkan.

Menanggapi hal itu Kadis Pelayanan Perizinan menginstruksikan Kasie Non Retribusi untuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Batu Bara. Rosdiana menyebutkan, pihaknya akan turun melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan GH dan kantor PLN  ULP di Lima Puluh.

“Besok kita akan turun melakukan pengecekan, GH itu bisa menimbulkan zat radioaktif jadi harus kita sikapi,” jelas Rosdiana. Pantauan wartawan di Batu Bara, bangunan GH sudah dua bulan selesai namun izin UKL dan UPL baru diurus belakangan. Sementara bangunan kantor dan pagar di sekeliling kantor saat ini dalam masa pengerjaan.

Elemen masyarakat Sekretaris Gerakan Menyampaikan Amanat Rakyat [Gempar] Kabupaten Batu Bara Darman kepada wartawan di Lima Puluh, menyampaikan GH yang dibangun PLN di tengah tengah permukiman dan perkantoran serta sekolah dikhawatirkan dapat menyebarkan zat radioaktif yang membahayakan lingkungan hidup.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan jelas mensyaratkan pengurusan izin sebelum melakukan pembangunan GH. Bahkan Darman mengingatkan, pada pasal 49 ada sanksi pidana bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dapat dipidana 3 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp 2 miliar.

Setakat ini saat berita di-publish, Manager PLN ULP Lima Puluh, dua kali didatangi ke kantornya belum bisa bertemui untuk dikonfirmasi. *Itp-14