Pemimpin Daerah dan ASN Action dengan Filosofi

0
222
As Atmadi

CATATAN AS ATMADI *
Bagaimana Sumatera Utara dan Medan  mendapat keadilan dan tetap kondusif. Kejujuran adalah salah satu syarat mutlak seorang pemimpin. Kejujuran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga.  Hati-hatilah Tuhan tidak suka pendusta…

Intipnews.com:ORANG Yunani menyebut filosofi ’philosophia’ yang berarti ‘cinta kearifan’. Filsafat menurut anggapan orang Jawa ialah, usaha manusia untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan tentang hidup menyeluruh dengan mempergunakan kemampuan rasio plus indera batin [cipta-rasa].

Artinya filosofi menjadi penting dalam action sehari-hari Pemimpin Daerah dan ASN dalam melayani masyarakat yang telah memberinya amanah dengan membayar gajinya. Sesungguhnya bagi pejabat dan ASN dalam menjalani kehidupan yang fana [lenyap, hancur, sirna, hilang-Abu Yasid Al-Bustami] penting kejujuran, memiliki pengetahuan, dan profesional.

Sehingga tidak mudah terjerumus ke jurang penyimpangan, perbuatan buruk dari aktivitas sehari-hari saat berkarir dan menafkahi anak dan istri. Juga tidak perlu berlagak gagah menjadi epigon yang gampang ‘terpegang abu panas’ dan masuk penjara, runtuhlah semuanya.

Reformasi yang merupakan  titik perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi kedaulatan rakyat, kudu [harus] mengerti banyak, menguasai banyak agar tebebas dari ephoria reformasi. Filosofinya, rakyat menjadi pemilik Negara. Berbalik gagang dari ordebaru yang direformasi karena otoriter merupakan dosanya paling besar dirasakan rakyat.

Lalu sesudah reformasi faktanya masih banyak saja pejabat dan ASN yang belum sembuh dari ordebaru. Banyak yang menganggap, instansi pemerintah/negara tempat dirinya berkarir merupakan milik pribadi. Sehingga menjadi langkah masuk berbuat sesuka hatinya dan korupsi. Otoritarian terus terselip dan tertanam di dalam jiwanya.

Kalau di daerah, pemerintah daerah [Pemda] seakan menjadi milik pribadi pejabat, dan PNS sekarang ASN. Sehingga terjadi penyimpangan, kasus suap perizinan Proyek Meikarta, misalnya, melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, dan tiga oknum kepala dinas.

Bukan pula sekali dua pejabat daerah setingkat bupati/walikota serta kepala dinas terlibat tindak pidana korupsi karena merasa berkuasa penuh dan bebas berbuat apa saja di berbagai daerah di Nusantara ini. Terus Mempertontonkan ketidakarifan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini