Sidimpuan-Intipnews.com:Menjelang peringatan hari Bhakti Adhyaksa ke 60, Jajaran Kejaksaan Negeri [Kejari] Padangsidimpuan diketahui sukses menyelamatkan uang daerah Rp 1,7 miliar lebih [foto-istimewa].

Hal tersebut diketahui saat pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan mendatangi kantor Kejari Sidimpuan, Senin 20 Juli 2020 di jalan Serma Lian Kosong. Wakil Walikota Padangsidimpuan Ir Arwin Siregar bersama rombongan mewakili Walikota menyerahkan penghargaan ke Kejari.

Arwin Siregar menyampaikan, penyelamatan keuangan negara ini merupakan sejarah baru di Kota Padangsidimpuan. Sangat layak bagi pemerintah daerah kota Padangsidimpuan memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja jajaran Kejari Padangsidimpuan, di bawah pimpinan Kajari Hendry Silitonga SH, MH.

Langkah yang dilakukan oleh Kajari beserta jajarannya lebih mengedepankan penyelamatan uang Negara [daerah] ketimbang menerapkan penindakan hukum, patut diacungi jempol. Hal ini dinilai strategi jitu memulangkan uang negara.

Atas pengembalian keuangan negara pada tahun kemarin, menurut Walikota Arwin Siregar, peluang Pemkot Padangsidimpuan meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian [WTP] sangat terbuka lebar.

Hendry Silitonga, SH, MH, juga mengapresiasi penghargaan diberikan pemerintah kota Sidimpuan berkat keberhasilan Kajari mengembalikan keuangan negara terkait proses penyelidikan pembangunan di RSUD dan dinas PU/PR Padangsidimpuan.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK RI Sumut  kita peroleh, di RSUD ditemukan kerugian sebesar Rp 1, 7 miliar lebih. Sedangkan di dinas PU/PR mencapai hampir Rp 400 juta. Temuan inipun segera ditindaklanjuti,” ungkap Kajari Padangsidimpuan.

Setelah didalami, ternyata ada beberapa rekanan yang memiliki kelebihan bayar. “Kita minta supaya mengembalikan. Tidak lebih dari sebulan, semua itu telah dikembalikan ke kas daerah melalui badan keuangan Kota Padangsidimpuan,” ujar Kajari Padangsidimpuan.

Dengan dikembalikannya uang tersebut, maka kasus ini kemudian dihentikan. Kajari Padangsidimpuan Hendry Silitonga, SH., MH., Lebih mengedepankan pengembalian kerugian uang Negara, daripada tindak penahanan fisik terhadap oknum yang menyelewengkan uang negara tersebut. *Itp-09

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini