Pendamping PKH Diberhentikan, Fatmawati Gugat Kemensos dan Bupati Sergai

23
Pendamping PKH Diberhentikan pecat, Fatmawati Gugat Kemensos dan Bupati Sergai
Pendamping PKH diberhentikan , Fatmawati gugat Kemensos dan Bupati Sergai

SergaiIntipnews.com:Pendamping PKH diberhentikan, Fatmawati Gugat Kemensos dan Bupati Sergai. Fatmawati sebelumnya bertugas sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan [PKH)], Kabupaten Serdangbedagai [Segai], Sumatera Utara.

Pendamping PKH diberhentikan, sebagai penggugat, warga Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin ini, dalam petitum gugatan Perbuatan Melawan Hukum [PMH] itu, Fatmawati menggugat pihak-pihak tergugat Rp114.500.000.

Selain Bupati Sergai Darma Wijaya Cq Dinas Sosial menjadi tergugat 1, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tergugat 2 serta Kementerian Sosial tergugat 3 yang menaungi para pendamping PKH.

Sidang perdana Selasa, [22/6/21], dipimpin Ketua Majelis Hakim, Febriani didampingi anggota Eko Pratama dan Iskandar Dzulqornain, berjalan sekitar 15 menit. Fatmawati didampingi penasehat hukumnya Yudi SH, Bupati Sergai diwakili Plt Kadis Sosial, Elinda Sitianur. Dari Kemensos ada 2 orang turut hadir.

Usai menjalani sidang, penasihat hukum Fatmawati, Yudi SH menjelaskan selain menggugat Rp114.500.000 kepada semua pihak ia meminta agar kliennya itu bisa dipekerjakan kembali.

Disebutkannya, selama ini meski SK pemberhentian kliennya dikeluarkan sejak 14 April, namun gajinya sejak bulan Januari, Februari dan Maret sekitar Rp 9 juta belum diterima. “Klien kami ini dianggap melanggar kode etik. Kami keberatan karena nama baik klien kita di tengah masyarakat sudah tercoreng,” ungkap pengacara Yudi SH.

Menurut Yudi, dasar pemberhentian dianggap ada mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat [KPM] untuk berbelanja di salah satu e-warong tertentu. Diketahui e-warong merupakan program Kementerian Sosial supaya KPM dapat menerima Bantuan Pangan non-Tunai [BPNT].

Dijelaskan Yudi surat pemberhentian kliennya itu dikeluarkan Kementerian Sosial. Klien kita ini sebelumnya bertugas di Kecamatan Pantai Cermin dan sudah bekerja selama 6 tahun lebih.

“Makanya kita ikut menggugat Bupati dalam hal ini Cq Dinas Sosial. Proses pemberhentian pasti ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas. Mereka menganggap klien kita ini melanggar kode etik, tetapi tidak pernah digelar sidang etiknya,” tukas Yudi kepada awak media.

Laporan M Yamin Nasution