Penyidik KPK Peras Walikota Tanjungbalai Rp1,5 M untuk Hentikan Kasus

0
170
Peneliti Indonesia Corruption Watch [ICW] Kurnia Ramadhana. Foto Istimewa

ICW: Halangi Proses Hukum Bisa Dihukum Seumur Hidup

JakartaIntipnews.com:Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] asal Polri, AKP SR, dapat dijerat dengan dua pasal yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal seumur hidup.

Demikian diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch [ICW] Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang di-publish media massa, Rabu [21/4/2021]. Informasi dihimpun Intipnews.com, Kamis 22 April 2021, diketahui AKP SR merupakan penyidik yang menangani kasus dugaan suap terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2019.

AKP SR kemudian diduga meminta uang Rp 1,5 miliar kepada Walikota Tanjungbalai HM Syahrial dengan janji akan menghentikan kasusnya. Kurnia menyatakan, jika dugaan pemerasan itu benar, maka AKP SR mesti dijerat dengan dua Pasal dalam UU Tipikor.

Yaitu kombinasi Pasal 12 huruf e tentang tindak pidana pemerasan dan Pasal 21 terkait menghalang-halangi proses hukum. “Tentu ketika dua kombinasi pasal itu disematkan kepada pelaku, ICW berharap Penyidik asal Polri yang melakukan kejahatan itu dihukum maksimal seumur hidup.”