Gunungsitoli-Intipnews.com:Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana [RPB] di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara hampir rampung. “Sesuai peraturan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan bencana kepada masyarakat.”

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah [Sekda] Kota Gunungsitoli Ir Agustinus Zega saat mewakili Walikota membuka acara Focus Group Discusion [FGD] atau diskusi publik penyusunan RPB  di Kota Gunungsitoli, Sabtu  30 November 2019 [foto].

Sekda memberitahu, Pemko Gunungsitoli telah memiliki dua dokumen tentang penanggulangan bencana dan saat ini sedang menyusun dokumen ketiga yaitu dokumen RPB. “Pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir dari beberapa pertemuan sebelumnya,” terangnya.

Dia berharap pada pertemuan terakhir semua stake holder, baik dari instansi pemerintah, perangkat daerah, instansi vertikal, LSM dan tokoh masyarakat bisa memberikan masukan atau koreksi. Sehingga dokumen RPB yang sedang disusun bisa menjadi satu dokumen yang cukup memadai.

“Kita dituntut lebih tajam, karena dokumen ini nanti akan dilegalkan ke peraturan Walikota dan menjadi acuan untuk diintegrasikan pada rencana kerja masing-masing organisasi perangkat daerah,” ungkapnya.

Sebelum menutup sambutannya, Sekda mengatakan Pemko Gunungsitoli mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RPB. Dia berharap hasil pertemuan terakhir hari ini dapat menyepakati dokumen RPB menjadi dokumen penanggulangan bencana di Kota Gunungsitoli.

Pemahaman dan Mengambil Komitmen

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Kota Gunungsitoli Faoziduhu Telaumbanua dalam laporannya pada acara FGD memberitahu tujuan FGD untuk menyamakan persepsi tentang draft dokumen RPB.
“Penyusunan kajian RPB disusun tahun ini, dan hasil yang dicapai diharapkan tercapai dan ditetapkan menjadi dokumen OPD di Kota Gunungsitoli,” terangnya.

Tim eksitensi dari Badan Nasional Penanggulangan Becana [BNPB] Syauqi di tempat yang sama menerangkan dokumen RPB merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah. “Kedatangan BNPB pada acara  FGD ini adalah untuk menfasilitasi pembentukan RPB,” ungkapnya.

Tujuannya penyusunan RPB menurut dia adalah untuk pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dalam jangka panjang. “Diskusi publik ini sangat penting untuk memberi pemahaman dan mengambil komitmen serta masukan,” tandasnya.

  • Laporan Irwanto Hulu
  • Bagikan berita ini

 

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini