Perobohan KPK, Mahfud MD: Diduga Didalangi Koruptor

28
Perobohan KPK, kata Mahfud MD diduga didalangi koruptor. Foto Istimewa

JakartaIntipnews.com:Perobohan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], menurut Mahfud MD diduga didalangi koruptor. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan [Menkopolhukam] Mafud MD menyebut, upaya perobohan KPK sudah dilakukan sejak dahulu.

Kini, masih dilakukan dan dia menduga dalangnya ialah para koruptor yang dendam, atau koruptor yang merasa takut perbuatannya akan ketahuan. Demikian diungkap Mahfud dalam dialog terbuka dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada [UGM], dilansir Teropongsenayan, Senin 7 Juni 2021.

Diungkapnya, saat dirinya menjabat ketua Mahkamah Konstitusi [MK], upaya perobohan KPK lewat peraturan perundang-undangan sudah dilakukan oleh sejumlah pihak. Dia mengingat, ada 12 kali upaya perobohan KPK lewat uji materiel di MK. “KPK mau dirobohkan lewat UU. Saya menangkan KPK terus,” kata Mahfud.

Sebelumnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan menegaskan tengah terjadi upaya nyata pelemahan lembaga antirasuah. Dia mengatakan, memerlukan bantuan perlawanan semua pihak di Nusantara guna mencegah pelemahan KPK. Karena pemberantasan korupsi adalah harapan semua elemen masyarakat.

Sementara Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI] Asfinawati memandang polemik penyingkiran 75 pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan [TWK] menunjukkan berlanjutnya peristiwa “Cicak vs Buaya”.

Novel Baswedan, bicara soal KPK. Foto Istimewa

Bedanya, serangan kali ini ada pencanggihan metode baru untuk melemahkan KPK dengan cara menguasai KPK. “TWK sudah berhasil menunjukkan Cicak vs Buaya berlanjut,” ujar Asfinawati.

Asfinawati menyebutkan itu dalam acara nobar dan diskusi KPK the Endgame di Tangerang, Sabtu [5/6/21] malam. Pertanyaan-pertanyaan janggal dan berkesan main-main selama proses TWK juga semakin menunjukkan Indonesia sudah dikuasai oleh para koruptor.


“Karena, dalam proses pelaksanaan TWK melibatkan sejumlah lembaga negara, seperti Badan Kepegawaian Negara hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [Kemenkumham],” tukas Asfinawati.

Bahkan, menurutnya, sejak proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang meloloskan calon bermasalah. Dengan demikian, kini Asfinawati melihat KPK praktis sudah dikuasai dari dalam.

“Masalah ini pun lebih dari serangan koruptor terhadap pemberantasan korupsi, tapi juga serangan terhadap demokrasi dan hak kita sebagai rakyat sangat terancam,” ujar Ketua YLBHI Asfinawati.