Ilustrasi. Istimewa

CATATAN REDAKSI INTIPNEWS.COM 

Pengalaman pahit berada di bawah rezim otoriter, dengan legitimasi absolut MPR pokok perkaranya. MPR menjadi “stempel” kekuasaan, di sisi lain presiden menjelma bagai dewa yang anti kritik, menjadi feodal seutuhnya, masyarakat dibungkam dan kebebasan berekspresi dikebiri.

Intipnews.com:BELAKANGAN suara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU] terdengar semakin nyaring mengusulkan supaya presiden dan wakil presiden kembali dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR]. Sekaligus menyebut UUD ’45.

Untuk itu Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengingatkan PBNU, ihwal dimakzulkannya Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur oleh MPR. “Kita tidak pernah lupa bahwa Gus Dur di-impeach oleh MPR. Itu mestinya dipahami betul,” kata Adi

Gus Dur itu juga dipilih oleh MPR, dimakzulkan pada tahun 2001. Meski mantan ketua umum PBNU itu juga merupakan produk MPR, sejumlah pihak menilai Gus Dur amat berperan dalam meletakkan demokrasi modern di Indonesia.

Adi Prayitno menyebutkan, usulan PBNU agar presiden-wakil presiden dipilih oleh MPR adalah langkah mundur ke zaman Orde Baru. Sama dengan yang ditegaskan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, usulan kembali pemilihan presiden melalui MPR, dapat berpotensi membawa Indonesia kembali seperti zaman Orde Baru. “Di mana pemilihan pemimpin hanya melibatkan sejumlah elite, tanpa mengikutsertakan masyarakat. ,” kata Adi sebagaimana dilansir Tempo, Jumat, 29 November 2019.

Maka isu pilpres oleh MPR ini adalah ibarat kotak pandora kita untuk kembali pada era kegelapan orde baru,” ujar Titi. Untuk itu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi [Perludem] dengan tegas menolak pemilihan presidem oleh MPR. Demokrasi Indonesia saat ini dinilai Titi sudah berjalan cukup baik dan hanya perlu diperbaiki di beberapa bagian saja.

Kenapa kita harus kembali mundur, ingin masuk ke masa lalu? “Justru ke depan berbagai instrumen demokrasi seperti parpol dan produk pemilu lah yang harus berbenah,” ujar Titi Anggraini. Menurutnya tak ada alasan signifikan atau mendesak untuk mengembalikan sistem pemilihan tersebut.

Sistem pemilihan presiden-wakil presiden oleh MPR hanya akan meletakkan proses demokrasi di tangan segelintir elite. Padahal hakikat demokrasi modern, ialah menempatkan kedaulatan ada di tangan rakyat.

“Demokrasi itu menjadikan rakyat yang biasa-biasa saja jadi aktor kunci yang bisa tentukan proses dan arah kebijakan politik,” ujar Adi sebagaimana dilansir Tempo, Jumat, 29 November 2019. PBNU sebagai ormas besar boleh saja menyampaikan gagasannya. Namun ia berpendapat gagasan itu selaiknya yang membangun demokrasi.

PBNU mengusulkan agar presiden-wakil presiden kembali dipilih MPR, sedangkan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD]. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku, usul ini disampaikan kepadanya yang datang berkunjung ke kantor PBNU pada Rabu, 27 November 2019.

Pertemuan tersebut membahas agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945 [UUD’45]. Selain mengusulkan pemilihan tak langsung, PBNU juga mendukung kembalinya garis-garis besar haluan negara [GBHN] dan mengusulkan kembalinya utusan golongan di parlemen.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Khairul Fahmi, sebagaimana dilansir Teropongsenayan.com, mengembalikan pemilihan presiden ke MPR adalah cara berpikir yang salah. Sebab, permasalahan yang muncul saat pemilihan langsung berasal dari elite politik.

Karena itu, demokrasi tak boleh mengkesampingkan suara apalagi menyalahkan rakyat. “Lalu, sekarang dikembalikan ke MPR, rakyat mau disalahkan? Apa rakyat yang salah dalam pemilu? Yang berperilaku korup, main curang siapa? Itu kan juga ada kontribusi elite,” ujar Khairul Fahmi, Kamis 28 November 2019.

Yang Salah Siapa, yang Dihukum Siapa

Menurut dia, Indonesia sudah sampai ke pilihan untuk berdemokrasi dan memperkuat sistem presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Jika usulan pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR, sama saja dengan mengubah kedaulatan rakyat.

“Mestinya, kesalahan-kesalahan di level elite jangan ditumpahkan dengan mengubah sistem, mengubah kedaulatan rakyat. Kita sudah memilih sistem, tinggal kelemahannya dibenerin,” kata dia menambahkan.

Sebab, permasalahan pemilihan langsung bukan terletak pada siapa yang memilih, melainkan praktik dalam proses dan penyelenggaraan pemilihan itu sendiri.

Fahmi mengatakan, yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden adalah anggota DPR yang sebagian besar anggota partai politik dan elite politik. Presidential threshold itu berujung pada hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Lalu, terjadi kontestasi yang hitam-putih seperti kemarin. Lalu, mau ditarik pemilunya ke MPR? Yang salah siapa, yang dihukum siapa. Itu solusi yang tidak tepat. Kita sudah pernah di masa lalu dan kita gagal,” tutur Khairul.

Bukan Serta-merta Mengganti Sistem

Nah,…Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago di berbagai media menyebutkan salah-satu buah reformasi adalah perubahan mendasar dalam mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk terjadi.

Pengalaman pahit berada di bawah rezim otoriter dengan legitimasi absolut MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah pokok perkaranya. MPR berubah wujud menjadi “stempel” kekuasaan dan di sisi lain presiden menjelma bagai dewa yang anti kritik, menjadi feodal seutuhnya, masyarakat dibungkam dan kebebasan berekspresi dikebiri.

Perjuangan panjang kaum intelektual dan dukungan dari masyarakat luas dan berbagai kelompok kepentingan akhirnya menumbangkan rezim otoriter beserta perangkat pendukungnya. Transisi dari rezim otoriter ke era demokratis memang tidak selalu berjalan mulus, namun itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk kembali ke fase kelam di bawah sistem yang dulu telah melahirkan otoritarianisme.

Komplikasi persoalan pemilu langsung harus diselesaikan dengan pikiran jernih bukan reaksioner sehingga melahirkan solusi jitu bukan dengan mengambil jalan pikiran pintas karena malas bersitegang dengan pikiran dan gagal dalam membangun dealetika berfikir.

Indikasi malas berfikir dan gagal dalam berlogika itu tergambar dengan sangat jelas, ketika problematika dan solusi yang ditawarkan tidak nyambung sama-sekali. Jika persoalan politik berbiaya tinggi, politik uang dan keterbelahan publik yang melahirkan konflik menjadi argumen utama untuk menghapus pemilu langsung maka solusinya bukan serta-merta mengganti sistem.

Pengkhianatan Agenda Reformasi.

Lalu apakah dipikirkan soal konsekuensi/mudarat dipilih MPR, menggapa kita mudah lupa sejarah bagaimana instabilitas pemerintahan, di tengah jalan presiden sangat mudah di impeachmen/dijatuhkan.

Jelas tidak sekuat legitimasi presiden dipilih langsung, tidak mudah menjatuhkan presiden di tengah jalan hanya karena soal like or dislike. Dijatuhkan Gusdur di tengah jalan oleh MPR mestinya cukup menjadi pembelajaran penting bagi kita betapa rapuhnya legitimasi presiden dipilih melalui mekanisme MPR.

Masih sangat terbuka solusi dan alternatif lain untuk menekan dan meminimalisir hal tersebut melalui paket sekelas undang-undang pemilu, bukan ujuk-ujuk amandemen konstitusi. Paket undang-undang pemilu tersebut sudah lama menjadi wacana terkait pembiayaan politik, penghapusan ambang batas pencalonan presiden, mahar politik dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu.

Selama upaya perbaikan sistem pemilu belum dilakukan secara optimal, maka sangat naif sekali rasanya menyalahkan pilihan sistem ini dan kemudian menggantinya dengan pilihan sistem lain yang telah terbukti membawa bangsa ini ke dalam sejarah kelam.

Atau jangan-jangan mereka yang dulu merasakan nikmatnya kekuasaan dalam sistem otoriter itu sedang menyusun kekuatan, mereka sudah tidak sabar untuk kembali berkuasa. Pangi Syarwi Chaniago menilai, wacana Presiden dipilih MPR adalah pengkhianatan agenda reformasi.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini