PKM di Sumut Diperpanjang Sampai 14 Juni

7
Pembatasan kegiatan masyarakat di Sumut diperpanjang sampai 14 Juni

MedanIntipnews.com:Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PKM] di Provinsi Sumatera Utara [Sumut], kembali diperpanjang oleh Gubernur Sumut [Gubsu], Edy Ramayadi, mulai 1 – 14 Juni 2021.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika [Kominfo] Sumut Irman Oemar, menyampaikan hal itu Selasa 1 Juni 2021, sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/20/INST/2021.

“Pandemi belum berakhir, untuk memaksimalkan upaya pengendalian Covid 19, Gubernur kembali memperpanjang PKM di Sumut,” ujar Irman, yang juga Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan Covid 19 Sumut.

Irman menngatakan, hingga 31 Mei 2021 angka kematian [Case Fatality Rate/CFR] masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,3%. Positivity Rate masih tinggi di atas 7,6 % dan angka keterisian tempat tidur isolasi 62,03 % serta ICU Covid 19 sebesar 51,77%.

Instruksi Gubernur tersebut ditujukan kepada para bupati/walikota se-Sumut, antara lain diminta untuk mengatur pemberlakuan PKM yang meliputi pembatasan tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home [WFH] sebesar 50 % .

Sedangkan sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 %, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan Prokes ketat.

Selain itu, bupati/walikota juga diminta melakukan pengaturan pemberlakuan untuk makan minum di tempat 50% dari kapasitas tempat. Dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pembatasan jam operasional untuk perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Sedangkan untuk klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA [Sante Par Aqua], bola gelinding, bola sodok, mandi uap, ketangkasan, seluncur dan area permainan, tidak diizinkan untuk operasional.

Kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% dengan penerapan Prokes lebih ketat. Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya, diizinkan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % dengan penerapan Prokes.

Bagi seluruh rumah sakit agar melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi Covid 19 di wilayahnya masing-masing, menyiapkan tempat isolasi/karantina terpusat di kabupaten/kota, serta melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri. Mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid 19 tingkat kabupaten/kota sampai dengan dusun/lingkungan.

  • Itp-04