Plh Sekdaprovsu Afifi: Salah Administrasi Terjerat Hukum

0
140
Plh Sekdaprovsu Afifi
Plh Sekdaprovsu Afifi: menyebut, salah administrasi terjerat hukum

MedanIntipnews.com:Plh Sekdaprovsu Afifi mengatakan, “Salah administrasi bisa terjerat Hukum. Saat ini kita perlu ekstra hati-hati dalam pekerjaan. Banyak persoalan yang belum terselesaikan. Kami butuh jaksa negara membantu yang benar untuk dilakukan.”

Hal itu dikatakan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara [Sekdaprovsu], Afifi Lubis saat meninjau sosialisasi Standar Operasional Prosedur [SOP] pelayanan di Adhyaksa Corner Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara [Kejatisu], Jumat 11 Juni 2021.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara [Pempovsu] mengapresiasi hadirnya Adhyaksa Corner di gedung kantor Gubernur Sumut. Hal itu diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan timbulnya persoalan hukum di lingkungan Pemprovsu.

Plh Sekdaprovsu Afifi, “Dengan kehadiran tim terpadu pelayanan hukum Adhyaksa Corner, diharapkan dapat memberikan solusi dalam permasalahan hukum yang ada.”

Afifi menjelaskan, dengan kolaborasi ini diharapkan permasalahan hukum seperti aset, administrasi serta lainnya dapat diselesaikan secara maksimal, dengan memberikan hasil kinerja yang memuaskan.

Asdatun Kejatisu Prima Idwan Mariza menyampaikan Adhyaksa Coorner merupakan Pos Pelayanan Hukum Kejatisu, yang berfungsi memberikan pelayanan hukum. Juga menampung permasalahan hukum di provinsi baik lisan dan tertulis.

“Misalkan mau konsultasi, dapat dilaksanakan di sini, karena petugas ada yang bertugas piket baik lisan dan tertulis. Di sini perpanjangan tangan Pak Kajati,” katanya.

Prima mengatakan setiap petugas pelayanan hukum Adhyaksa Corner wajib menjaga kerahasian informasi laporan dan dilarang memberikan data hasil pelaksanaan kegiatan. “Kami di sini ada untuk membantu agar setiap tindakan atau kebijakan tidak terjadi permasalahaan hukum nantinya,” ujarnya.

Sementara Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu Mirza dalam kesempatan itu menyampaikan, untuk saat ini hal yang paling utama untuk diselesaikan adalah permasalahan aset milik Pemprov yang dikuasai pihak ketiga.

“Nantinya semua aset Pemprov harus segera disertifikasi, baik yang sudah ada maupun masih dikuasai pihak ketiga. Secara skala priortitas untuk dapat kita ambil kembali,” katanya.

Selanjutnya Plh Sekdaprovsu Afifi Lubis meninjau Adhyaksa Corner pos Pelayanan Hukum Kejatisu di Kantor gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Medan.

  • Itp-04