PPKM Darurat Diberlakukan, Soal Rakyat Kecil Begini

7
PPKM darurat diberlakukan
PPKM darurat diberlakukan, ini nasib rakyat kecil. Ilustrasi Istimewa

JakartaIntipnews.com:PPKM darurat diberlakukan, Soal rakyat kecil begini. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] darurat di Jawa dan Bali sudah diberlakukan. Aturan berlaku sampai 2 minggu setelahnya.


Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali memastikan, pemerintah akan kembali memberikan bantuan sosial [Bansos] kepada masyarakat yang membutuhkan.


“Kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Tadi Menteri Sosial Bu Risma, Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI dan beberapa teman lain, kami sudah bertemu dan kami sudah sepakat untuk ini semua kita bantu lagi,” kata Luhut kepada wartawan secara virtual tentang PPKM darurat, Kamis [1/7/21].

Bertemu Menteri Ceko

PPKM darurat diberlakukan, Luhut menuturkan, penyaluran kembali Bansos diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kecil. Terutama dengan adanya PPKM darurat di Jawa-Bali yang akan dimulai pada 3 hingga 20 Juli 2021.


“Itu supaya penderitaan mereka jangan bertambah-tambah. Ini penting sekali untuk diketahui. Perintah Presiden itu jelas. Loud and clear. Jadi jangan sampai rakyat ini menderita berkelanjutan. Oleh karena itu, tadi kami sudah rapat mengenai bansos,” katanya.


PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang masuk penilaian level 4, serta di 74 kabupaten/kota di level 3 di wilayah Jawa-Bali. Kriteria penilaian acuan World Health Organization [WHO] berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respon.

Selanjutnya ada 8 juta keluarga akan menerima bantuan langsung tunai [BLT] desa Rp300.000 perbulan. Ini merupakan tindak lanjut dari penerapan PPKM darurat 3-20 Juli 2021. “Kami mempercepat penyaluran BLT desa, sebab ini juga sangat penting pada saat dilakukan PPKM darurat terutama pada zona-zona merah,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan, Jumat 2 Juli 2021.

Menurut Sri, pemerintah telah menganggarkan Rp28,8 triliun untuk kebutuhan BLT desa dengan target 8 juta keluarga penerima manfaat [KPM]. Namun, hingga saat ini, realisasinya masih di bawah pagu anggaran. “Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai, karena sampai bulan Juli ini baru 5 juta yang mendapatkan dan baru Rp 5 triliun yang dibelanjakan,” ungkap Sri Mulyani.

* Ts