PPN Sembako di Antara Sila ke-5

0
47
Pemimpin Umum Intipnews.com
Pemimpin Umum Intipnews.com, As Atmadi

Intipnews.com:PPN sembako di antara sila ke-5 Pancasila mengandung makna seluruh rakyat berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Hati-hati kalau sudah menyinggung keadilan dan kepentingan rakyat. Ini terkait rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai [PPN] terhadap barang kebutuhan pokok rakyat, atau disebut masyarakat luas.

Begitu muncul wacana PPN untuk sembako, hop! Rakyat langsung mengaitkan dengan keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu, adil yang berarti menyeluruh dan tanpa terkecuali berlaku untuk seluruh rakyat. Keadilan berlaku untuk semua aspek kehidupan. Keadilan sosial yang tidak mementingkan sepihak.

PPN sembako di antara sila ke-5 Pancasila, di tengah kondisi ekonomi rakyat terpukul pandemi, apakah upaya membuat pemasukan negara dengan pemberlakuan PPN mengandung kebenaran. Yang reaksinya di masyarakat dianggap menekan kehidupan rakyat lebih pedih dan pahit kelak.

Masyarakat menyebut, kebijakan ini sangat tidak popular. PPN sembako melukai hati rakyat dan terang-terangan membedakan si miskin dan si kaya. Pajak pembelian mobil mewah dihapuskan, pajak kebutuhan pokok masyakat diberlakukan. Rakyat bertanya di mana keadilan?.

Dalam sila kelima, mengandung makna seluruh rakyat berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya.

“Keadilan bukan hanya dinyatakan, tetapi perlu dijalankan, dan tampak dijalankan,” kata orang bijak. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosia

Kendati baru wacana atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dikenakan pajak, sudah memicu tanggapan rakyat, tidak bisa menerima kebijakan yang tanpa hati nurani. Kontroversial.


Bagaimana mungkin PPN diterapkan di tengah ekonomi rakyat tidak stabil, diwarnai pengangguran yang tinggi. Lalu setelah diberlakukan PPN, seluruh kebutuhan hidup rakyat naik.

Wacana perpajakan itu akan membebani rakyat, dan menakutkan, di tengah ekonomi rakyat ‘ngap-ngap baung’. Sebaiknya tidak membabibuta di tengah keadilan, di sila kelima Pancasila. “Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan,” Benjamin Disraeli.

  • Penulis adalah, Pemimpin Umum Intipnews.com