Bupati Batubara foto bersama usai rakor via vidcom

Batubara-Intipnews.com:“Apabila 3 pilar dapat bekerja sama dengan baik, maka permasalahan sengketa lahan dan korupsi yang ada akan terselesaikan dengan baik terutama di masa pandemi Covid 19 ini,” tukas Ketua KPK Firli Bahuri.

Lebih lanjut dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] Firli Bahuri, untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan masyarakat, gunakan 3 pilar, yaitu  pemerintah, TNI dan Polri saling bekerja sama.

Hal itu diungkapkannya saat rapat koordinasi [rakor] pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah se-Sumatera Utara [Sumut] via video conference [vidcon]. Dihadiri Wamen ATR Surya Candra, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wadirut PLN Darmawan Prasojo, Dirut Bank Sumut, Unsur Forkofimda, Walikota dan Bupati se-Sumut.

Kegiatan rakor berlangsung di aula rumah dinas Gubsu Edy Rahmayadi di Medan Kamis [28/8]. Rapat via vidcom tersebut juga diikuti Bupati Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Ir H Zahir M.AP, didampingi Setdakab Batubara Sakti Alam Siregar SH, Assisten 3 dan Inspektorat, di rumah dinas Bupati.

Gubernur Sumatera Utara [Gubsu] Edy Rahmayadi menyatakan, terkait Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011, akan menyelesaikan masalah agraria atau sengketa tanah di beberapa kabupaten/ kota. Antara lain masalah agraria di Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo [Mebidangro], kata Gubsu, bekerja sama dengan TNI dan Polri dengan di dampingi KPK-RI.

Sementara terkait banyaknya penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2020, Bupati Batubara telah berkoordinasi dengan seluruh unsur OPD, TNI, Polri juga DPRD Kabupaten Batubara. Rakor via vidcom tersebut di Batubara ditutup dengan penyerahan sertifikat agraria oleh Perwakilan BPN Asahan ke Bupati Batubara.

  • Laporan Joni Iskandar

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini