RDP SPBU Bundaran-DPRD Medan Dilanjutkan 28 Juni

55
RDP SPBU Bundaran
RDP SPBU Bundaran-DPRD Medan dilanjutkan 28 Juni

MedanIntipnews.com:RDP SPBU Bundaran-DPRD Medan dilanjutkan 28 Juni 2021. Hal ini dilakukan setelah rapat dengar pendapat [RDP] dengan komisi 4 DPRD Medan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum [SPBU] di Bundaran Medan, yang berlangsung Selasa 15 Juni 2021, tidak mendapat kesimpulan.

Jadi menurut komisi 4 DPRD Medan, RDP terkait izin renovasi dan menyangkut dugaan berada di zona ruang terbuka hijau [RTH] dilanjutkan 2 minggu ke depan. Di RDP mendatang itu direncanakan berlangsung RDP gabungan komisi 3 dan komisi 4 DPRD Medan.

RDP SPBU Bundaran-DPRD Medan saat itu nanti menghadirkan pihak LSM Penjara, Pertamina, Bappeda Kota Medan, Dinas PKPPR Kota Medan, Dinas PMTSP, pemilik SPBU Bundaran, Satpol PP, bagian hukum, kelurahan dan kecamatan.

Sementara di RDP dengan Komisi 4 DPRD Medan berlangsung Selasa, di ruang Banggar gedung DPRD Medan, keberadaan SPBU disebutkan LSM Penjara sebagai melanggar izin dan berada di zona RTH.

RDP dipimpin sekretaris komisi 4 Burhanuddin Sitepu, didampingi Ketua Komisi 4 Paul Mei Simanjuntak, Wakil Ketua Dedi Eka Suranta Meliala Sembiring [Dico], Antonius Devolis Tumanggor, Dedy Aksyari Nasution, Edwin Sugesti Nasution dan Syaiful Ramadhan juga dihadiri pihak OPD Pemko Medan terkait, LSM Penjara yang melaporkan ke DPRD Medan.

Dalam laporannya LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara [Penjara], Adi Warman Lubis meminta agar operasional SPBU Bundaran dihentikan, bangunan dibongkar karena tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan [SIMB], serta terletak di lokasi zona RTH.

Menanggapi tuntutan LSM Penjara tersebut, anggota DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution menyampaikan, agar Pemko Medan transparan dan memastikan lokasi SPBU berada di zona RTH apa tidak.

“SPBU Jalan Sudirman sudah lama berdiri, dan kapan dijadikan zona RTH. Kalau memang ditetapkan menjadi RTH, Pemko Medan harus bertanggungjawab ganti rugi lahan, karena mengubah status lahan,”sebut Edwin Sugesti.

Menyangkut hal itu, ketua komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak menyebut, soal perizinan Pemko Medan melalui dinas terkait tidak boleh melakukan pembiaran yang akhirnya pengusaha menjadi resah.

“Penetapan zona RTH tentu mengecewakan pihak pengusaha. Kita harus mendukung iklim investasi di kota Medan. Pemko Medan harus membayar ganti rugi apabila benar ada perubahan status lahan,” ujar Paul Simanjuntak.

Menyahuti tuntutan LSM dan pertanyaan DPRD Medan, perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang [PKPPR] Kota Medan Abdi Cahyadi menyampaikan, keberadaan SPBU sudah berdiri sekitar tahun 1980. Dan pada tahun 2015 terbit Perda No 2/2015 memplot lokasi SPBU sebagai daerah RTH.

Menurut Cahyadi, benar SPBU belum memiliki izin yang direnovasi sekitar 2 tahun lalu. Pemilik SPBU sudah mengurus izin renovasi, namun hingga saat ini izin belum diterbitkan, disebabkan berbagai pertimbangan.

Dijelaskan Abdi Cahyadi pula, alasan belum menerbitkan atau penolakan izin bangunan SPBU dikarenakan menunggu revisi Rencana Detail Tata Ruang [RDTR] apa masih layak apa tidak. Karena peruntukan area sudah ditetapkan RTH. Sedangkan pengajuan izin ke dua yang dimohonkan pemilik ditolak karena peruntukan supermarket.

Itp