Refleksi Forda UKM, Sepanjang 2019 Oknum Aparat Masih Jadi Momok

0
163
Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman

Bersyukur sekarang ini sudah ada Peraturan Bupati Serdangbedagai memberikan kemudahan kepada pelaku pengorekan tanah galung, dan pengrajin batu bata…

Serdangbedagai-Intipnews.com:Forum Daerah Usaha Kecil Menengah [Forda UKM] Sumatera Utara [Sumut] mencatat ada ratusan surat undangan klarifikasi perizinan dikirimkan oleh aparat dari jajaran Polres Sergai, Polres Deliserdang, Polres Simalungun, Polrestabes Medan dan Polda Sumut jelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019.

Pengiriman surat undangan klarifikasi ini untuk memeriksa segala perizinan yang dimiliki oleh pelaku Usaha Kecil Menengah [UKM], mulai kelengkapan perizinan SIUP, TDP, HO, izin lingkungan, izin halal dan izin lainnya.

Ada puluhan pelaku usaha memenuhi panggilan, hasilnya klarifikasi sekali tak membuat aparat berhenti, melainkan terus memanggil hingga berulang kali-bisa tiga sampai empat kali.

Tentunya hal ini membuat para pelaku UKM di Sumut resah, karena setiap kali klarifikasi harus membutuhkan waktu hingga satu harian. Sementara usaha harus terus berjalan, misalnya ternak ayam, pelaku usaha ternak harus tetap mengawasi pemberian makanan ayam ternaknya, bila tidak maka ternak ayam bisa banyak yang mati.

Begitu juga para pelaku UKM produksi kerupuk dan roti, para pemilik biasanya memiliki waktu bekerja yang sama dengan para pekerjanya, pasalnya produksi makanan dari mulai pengolahan bahan dan pemasaran harus aktif mengawasinya, bila tidak akan berpengaruh nantnya kepada produksi.

Demikian dipaparkan Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman, dalam konfrensi pers Refleksi  akhir Tahun 2019 Forda UKM Sumut di RM Ingah Seafood, Pantai Cermin, Serdangbedagai, pada Senin 16 Desember 2019.

Puluhan Surat Undangan Klarifikasi Perizinan Dikirimkan ke UKM

Yuni sapaan akrabnya menyebutkan, pada tahun 2019 banyak sekali pelaku UKM resah, mulai dari kondisi bahan baku yang mengalami kenaikan, omset penjualan menurun, ditambah masalah yang paling luar biasa adalah pada saat menjelang Pemilihan Legislatif [[Pileg] dan Pemilihan Presiden [Pilpres] kemarin.

Pada Februari hingga April ada saja pelaku UKM mendapatkan undangan klarifikasi dari aparat kepolisian baik tingkat Sektor, Resort hingga daerah. Dengan adanya panggilan klarifikasi dari aparat kepolisian, pelaku UKM semakin ketakutan.

Dia mencontohkan, di Serdangbedagai [Sergai], mulai usaha ternak ayam, spare part sepeda motor, kilang padi, pabrik batu bata dan penjual tanah galung [bahan baku batu bata] semua sudah pernah dipanggil untuk klarifikasi perizinan. Padahal yang dipanggil sudah memiliki badan hukum usaha dan izin usaha.

“Catatan kami ada puluhan surat undangan klarifikasi perizinan yang dikirimkan ke pelaku UKM di Serdangbedagai. Saat dipanggil, pertanyaannya pun aneh-aneh, yang pada akhirnya menjurus kepada perdamaian. Inikan tambah aneh bagi pelaku UKM di Sergai.

Pemkab Sergai tak Bisa Keluarkan Izin

Di tengah kondisi penjualan yang menurun, ada saja oknum-oknum aparat bertindak ‘menakuti’ UKM. Kondisi ini pun masih terus berjalan dan hampir di semua daerah di Sumut,” sebutnya.

Yuni menyebutkan lagi, beda lagi masalah pelaku usaha pengorekan tanah galung, pelaku usaha semacam ini bekerja atas dua dasar kepentingan. Tanah galung di dapat dari sawah milik petani, dan petani selalu mencangkul untuk membuang tanah galung atau meratakanya dengan cara mengaduk dengan lapisan tanah lainnya.

Oleh pelaku usaha pengorekan tanah galung, diambil untuk dijual ke pengrajin batu bata, dengan catatan membayar kepada petani. Kini, paparnya pelaku usaha pengorekan tanah galung dapat panggilan dari Polda Sumut untuk menanyakan perizinan usahanya.

Padahal pelaku usaha sudah pernah bermohon agar dikeluarkan izinnya, hasilnya pihak Pemkab Serdangbedagai tak bisa keluarkan izin. Begitu juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Pemprov Sumut tak bisa mengeluarkan izin diakibatkan usaha tersebut tidak termasuk galian C.

Seluruh Nama di Surat Izin Akan Dipanggil 

Bersyukur sekarang ini sudah ada Peraturan Bupati Serdangbedagai untuk memberikan kemudahan kepada pelaku pengorekan tanah galung, dan pengrajin batu bata akhirnya mendapatkan bahan baku lagi. “Sebelum adanya surat Peraturan Bupati Serdangbedagai, ada oknum di Polda Sumut yang sudah sering bermain-main dengan cara mengancam akan menangkap para pekerja dan membawa alat berat.

Begitu seterusnya, akhirnya pelaku usaha ada yang terpaksa mengeluarkan Rp5 sampai Rp6 juta per grup. Padahal di tempat yang sama ada sekitar 8 sampai 10 grup. Tapi sekarang setelah adanya Peraturan Bupati, oknum sudah mulai berkurang, tapi volume perdamaiannya tak sebesar sebelumnya,” katanya.

Sedang untuk persoalan di Kota Medan, sebutnya, sejumlah gudang didatangi oleh oknum aparat nakal, diawali dengan bertanya ada di tempat pemilik gudang, setelah dijawab tidak ada oleh pekerjanya. Di gudang yang lain oknum aparat akan bertanya siapa pemilik gudang yang baru didatanginya.

Setelah diketahui namanya, maka surat undangan klarifikasi perizinan akan dikirim keesokan harinya. Begitu pemilik gudang datang memenuhi panggilan, dan menunjukkan perizinan, maka seluruh nama yang ada di surat izin tersebut akan dipanggil.

Kreditur Merugi dalam Pembayaran Sisa Kreditnya

“Kalau tahan memenuhi panggilan, maka oknum aparat biasanya berhenti sendiri memanggil. Tapi jika sudah mulai mengeluh atas adanya panggilan, maka cara jalur damai ditempuh, dan ditemukanlah agenda tawar menawar ‘uang damai’. Di Medan ada sekitar 20-an pelaku UKM yang dipanggil,” tambahnya.

Sementara itu, di Siantar dan Simalungun, sebutnya, belasan pelaku usaha dipanggil Polres Simalungun untuk menanyakan izin genset. Bagi pelaku UKM, genset ini biasanya untuk cadangan sumber listrik jika terjadi pamadaman listrik atau ada gangguan listrik dari PT PLN.

“Inikan lebih unik lagi, pelaku UKM berjaga-jaga dengan menyiapkan genset agar produksinya tetap berjalan, tapi oknum aparat “mengurusi” izinnya. Ujung-ujungnya minta damai Handphone terbaru yang nilainya di atas Rp10 juta,” ucapnya.

“Korban pelaku UKM di Siantar-Simalungun sekitar 20 orang pelaku usaha,” tambahnya. Selain masalah pemanggilan oleh aparat kepolisian, Forda UKM Sumut juga melihat ada oknum mafia lelang di sejumlah tempat. Yuni menyebutkan, ada masalah di Deliserdang, pelaku usaha sudah tak mampu membayar kredit bank, akhirnya jaminan dilelang. Namun, jaminan yang dilelang di bawah harga, sehingga kreditur merugi dalam  pembayaran sisa kreditnya.

Subsidi Solar Sedang Diupayakan

 “Oknum mafia lelang harus diberantas, sebab oknum-oknum apresial lelang biasanya membuat harga 35 persen dari harga pasar. Kami berharap semua pihak bisa melihat kondisi ini, agar tak banyak para kreditur yang menunggak semakin rugi, sudah usaha sepi, asset pun tak dimiliki akibat masuknya mafia lelang,” tukasnya.

Lebih lanjut, Yuni meminta kepada Gubernur Sumatera Utara [Sumut], dan Kapolda Sumut serta Anggota DPRD Sumut dan DPR RI perwakilan Sumut untuk lebih serius memberikan rasa aman kepada pelaku UKM. Mulai dari pelayanan perizinan, perlindungan hukum dan kenyamanan berusaha serta pembelaan.

Sebab, pelaku UKM inilah yang membuat roda ekonomi terus berjalan di Sumut, serta terbukanya lapangan kerja. Dan hampir semua surat undangan klarifikasi tersebut sudah diadvokasi dengan baik oleh Forda UKM Sumut. Sementara terkait soal genset, hingga saat ini untuk subsidi solar sedang diupayakan agar pelaku usaha kilang bisa mendapatkan jatah 100 liter per hari. *Itp-03

  • Bagikan berita ini

#intipnews.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini