F-PKS DPR RI, Sukamta. Foto Istimewa

Jakarta-Intipnews.com:Rencana Kominfo mengeluarkan peraturan menteri [Permen] untuk memblokir media sosial di tengah maraknya unjuk rasa mahasiswa dan buruh, menurut anggota Komisi 1 DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [F-PKS] Sukamta, bisa dipersepsi publik sebagai upaya pembungkaman kebebasan berekpresi masyarakat.

“Saya kira akan muncul dugaan rencana Menkominfo keluarkan Permen pemblokiran media sosial ini merupakan reaksi atas banyaknya suara kritis masyarakat terhadap pemerintah yang alami masalah dalam komunikasi soal pandemi Covid 19,” tandas Politikus PKS ini dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Oktober 2020.

Dilanjutkannya, juga atas beragam opini publik terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “Pemerintah kan punya kuasa untuk menyatakan yang hoaks dan bukan seperti pernyataan pak Menkominfo dengan kebijakan pemblokiran yang bahayakan kebebasan bereskpresi,” tandas Politikus PKS itu.

Sukamta sepakat dilakukan pemblokiran terhadap media sosial yang menyebarkan fitnah, hoaks, pornografi, tindakan kekerasan, penipuan dan hal-hal lain yang melanggar hukum.

Sukamta juga mengingatkan ada satu tugas kominfo yang selama ini seakan dilupakan. “Selama ini peran komunikasi tidak serius dilakukan. Peran yang selama ini dilakukan lebih banyak pada sisi informatika.

Padahal peran komunikasi sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah kepada rakyat. Masyarakat selama ini dibingungkan dengan pernyataan para pejabat pemerintah yang tidak konsisten. Demikian tukas Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.

* Trs

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini