Presiden Joko Widodo. Foto Istimewa

Jokowi menyebut hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa saja diterapkan jika itu kehendak masyarakat. “Hukuman mati itu memang dibolehkan. Agama juga membolehkan dalam kasus pidana yang memang sulit diatasi,” tegas Ma’ruf Amin.

Jakarta-Intipnews.com:Polemik hukuman mati koruptor terus berlanjut dan riuh, setelah bermula mencuat dari acara di SMKN 57, Jakarta. Seorang siswa kelas 12 Jurusan Tata Boga SMKN 57, Harley Hermansyah, mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi kepada Jokowi.

Informasi dihimpun Intipnews.com, Jumat 13 Desember 2019 Haley bertanya, “Kenapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju misalnya dihukum mati?.”

Jokowi langsung menjawab pertanyaan Harley. “Ya kalau di undang-undangnya memang ada [aturan] yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan,” ujarnya. Kala itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga hadir di acara tersebut mengatakan, hukuman mati menjadi salah satu ancaman dalam UU Tipikor.

“Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan. Misalnya ada gempa, tsunami di Aceh atau di NTB, kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa [dituntut hukuman mati],” jelas Jokowi.

Menkopolhukam, Mahfud MD. Foto Istimewa

Kepada wartawan usai acara, Jokowi menyebut hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi [tipikor] bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat. Ia menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor].

Ada Pelaku Korupsi Memang Serakah

“Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan,” kata Jokowi. “Tapi sekali lagi juga termasuk [kehendak] yang ada di legislatif [DPR],” lanjutnya menambahkan.

Saat disinggung apakah akan ada inisiatif pemerintah untuk merevisi UU Tipikor agar hukuman mati masuk dalam salah satu pasal, Jokowi menyebut tergantung dari kehendak masyarakat. “Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat,” ujar Jokowi.

Lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan [Menko Polhukam] Muhammad Mahfud MD mengatakan, hukuman mati yang nanti bakal diterapkan kepada koruptor tergantung nominal kerugian negara yang ditimbulkan.

Menurutnya selama ini ada pelaku korupsi yang memang serakah, dan ada pula yang melakukan itu lantaran terpaksa. “Jadi ada besaran korupsinya seperti apa dulu? Diukur. Yang jelas yang by greed itu dengan jumlah tertentu. By greed itu artinya karena keserakahan ya. Karena ada korupsi orang juga terpaksa ya,” kata Mahfud di Jakarta, kemarin.

Ma’ruf Amin Setuju Koruptor Dihukum Mati

Nantinya, pihak penegak hukum memiliki indikator jelas dalam menerapkan hukuman mati. Salah satunya dengan melihat terlebih dulu nominal kerugian negara untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Indikator itu tercantum dalam ketentuan yang akan dimuat di Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana [RKUHP]. Mahfud mengatakan pemerintah berencana melakukan itu.

Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid. Foto Istimewa

Dia sendiri tak menafikan kalau UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur terkait hukuman mati bagi koruptor. Meski begitu, peraturan tersebut belum terlalu tegas dalam penerapannya.

Hati-hati Kita Bukan Pemegang Kehidupan

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan setuju koruptor dihukum mati. Menurutnya, dari sudut pandang agama, hukuman mati memang boleh diterapkan.

“Hukuman mati itu memang dibolehkan. Walaupun ada yang keberatan tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana yang memang sulit diatasi,” ujar Ma’ruf kepada wartawan di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu [11/12/2019].

Namun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai koruptor lebih baik dimiskinkan atau dipenjara seumur hidup agar jera. Dia tidak sepakat jika harus diberi hukuman mati.

“Untuk hal yang menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut, kita harus hati-hati karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang per orang. Kita harus merawat kehidupan itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia juga menentang rencana pemerintah soal hukuman mati bagi pelaku tindakan korupsi. “Hukuman mati itu kejam, tidak manusiawi. Selain itu juga tidak menimbulkan efek jera di berbagai negara,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid di gedung dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. *Itp-02

  • Bagikan berita ini

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini