Sidang Perdana Dugaan Kriminalisasi Ketua KC FSPMI Palas

0
64
Ketua DPW FSPMI Sumut dan Tim LBH FSPMI Sumut bersiap mengikuti sidang perdana perkara dugaan kriminalisasi Ketua KC FSPMI Palas.

PadanglawasIntipnews.com:Sidang perdana dugaan kriminalisasi aktivis buruh, yaitu Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia [KC FSPMI] Kabupaten Padanglawas [Palas] Sumatera Utara, Maulana Sy mulai digelar di Pengadilan Negeri [PN] ibukota Kabupaten Padanglawas, Sibuhuan, Kamis [20/5/2021].

Sidang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah [DPW FSPMI] Provinsi Sumatera Utara [Sumut], Willy Agus Utomo, bersama Direktur Lembaga Bantuan Hukum [LBH] FSPMI Sumut, Rohdalahi Subhi Purba dan tim Advokat Sultoni Hasibuan, serta Daniel Marbun.

“Kita DPW FSPMI Sumut dan LBH FSPMI Sumut berkomitmen mengawal sidang perkara dugaan kriminalisasi yang dialami Ketua KC FSPMI Palas, yang saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke PN Sibuhuan,” ujar Willy Agus.

Hari ini, ungkapnya, agenda sidang perdananya digelar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum [JPU]. Setelah agenda sidang dakwaan yang dibacakan JPU, DPW FSPMI Sumut dan Tim Kuasa Hukum sudah pula mempersiapkan eksepsi atas dakwaan yang diajukan JPU tersebut.

“Pada kasus dugaan kriminalisasi terhadap aktivis Ketua KC FSPMI Palas ini, saya ingin menyampaikan pesan moral yang intinya, lebih baik membebaskan seribu orang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” tukas Willy.

Direktur LBH FSPMI Sumut, Rohdalahi Subhi Purba, menyebukan, pihaknya akan mengawal seluruh rangkaian proses hukum perkara di PN Medan terkait kasus dugaan kriminalisasi aktivis buruh ini.

“Kami sangat berharap dalam proses hukum ini dapat berjalan secara profesional sesuai dengan asas hukum menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Informasi dihimpun Intipnews.com, terkait dugaan kriminalisasi aktivis buruh hingga Jumat, 21 Mei 2021, menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, diduga ada pihak yang tidak setuju dengan eksistensi Serikat Pekerja FSPMI yang pro aktif mengadvokasi para buruh untuk tahu hak normatif, serta keadilan mensejahterakan buruh di Palas.

“Salah satu yang dilakukan adalah diduga dengan melakukan kriminalisasi yang bertujuan untuk membungkam tuntutan buruh hidup sejahtera, sesuai Undang-Undang [UU] ketenagakerjaan yang berlaku,” tutur sumber tersebut.

  • Laporan Balyan Kadir