Skandal Jiwasraya, Hilangnya Peran Negara, Pejabat Sibuk Berbantah

0
109
Teddy Mihelde Yamin

Jakarta-Intimnews.com:Kasus skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang merupakan salah satu perusahaan BUMN terus mengemuka. Kemelut Jiwasraya menyeruak, menyusul kabar 470 warga Korea Selatan nasabah ‘bancassurance`KEB Hana Bank dengan dana sekitar Rp572 miliar, gagal dibayar. Sementara ribuan  pemegang polis lain, klaimnya juga tidak bisa terbayarkan.

Pengamat Cikini Studi Teddy Mihelde Yamin, mengatakan, kasus Jiwasraya ini harus dicermati, menjadi perhatian bersama,  dan dikawal terus. Jangan  sampai pemberitaannya hilang tergantikan kasus lain yang tak kalah  menarik  dan menjadi perhatian publik, sebagaimana biasanya.

Sebab, ungkapnya, jika  Jiwasraya sebagai Institusi Keuangan BUMN tidak lagi bisa dipercaya, dipastikan dana nasabah terperangkap dan tidak dapat dibayarkan, seperti kasus First Travel. Artinya sama saja nasabah berinvestasi di perusahaan ‘bodong’, dan OJK membiarkannnya. Ini berarti hilangnya peran  negara. Sebab pemerintah absen dalam menjalankan perannya.

“Percuma  saja dibentuk Otoritas Jasa Keuangan [OJK)], di samping ada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Kalau nyatanya institusi pemerintah saja tidak lagi bisa  dipercaya oleh nasabah. Jadi jangan anggap sepele. Kali ini badai tidak berlalu, sebelum dituntaskan masalahnya,” ujar Teddy.

Ditambahkannya, sepahit apapun langkah yang ditempuh pemerintah, dan sedramatis apapun langkah yang harus dilalui OJK maupun Kementerian  BUMN. “Sebaiknya laksanakan, karena kita harus memastikan uang nasabah kembali ke pemiliknya,” kata  Teddy  di New York melalui siaran persnya, Senin 30 Desember 2019.

Teddy menilai kasus Jiwasraya ini tidak perlu terjadi seandainya OJK sebagai otoritas  negara yang mengontrol operasional Jiwasraya  menjalankan fungsinya dengan baik. “Bukan justru membiarkan masalah berlarut dan membiarkan  Jiwasraya semakin terperosok dan hancur. Sebab, OJK punya kewenangan untuk mengontrol  institusi keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat, baik itu bank, asuransi, multi finance, dan lainnya sebagaimana diatur UU,” kata Teddy.

Teddy menegaskan, kejadian ini kembali membuktikan terjadinya mekanisme kontrol yang tidak berjalan baik. Terlalu banyak toleransi dalam menegakkan peraturan. Dia meragukan, mustahil OJK tidak tahu kalau Jiwasraya  selama ini, setidaknya dalam 5 tahun ini menjalankan skema Ponzi.

Dimana sebenarnya cara ini adalah cara semu, yang menjanjikan keuntungan bagi investor yang tergiur tetapi tidak menyelesaikan masalah. Bukankah cara ini yang seharusnya diawasi oleh OJK dan diwaspadai. Selanjutnya Teddy mempertanyakan, “Bukankah OJK seharusnya menjaga kepentingan publik agar tidak terkecoh? Ini sama artinya OJK membiarkan.”

Sementara menurutnya, manajemen Jiwasraya patut dijerat dengan tata kelola yang buruk. Manajemen menjalankan perusahaan secara ceroboh dan tidak melakukan manajemen risiko yang baik. Sehingga melanggar Peraturan OJK Nomor 2 tahun 2014 dan Nomor 73 tahun 2016, tegas Teddy.

Dari kasus yang berkembang, tambah Teddy, mulai terdengar sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Seperti berbagai permasalahan yang tidak lazim, misalkan saja penunjukkan Manager Investasi  [MI] yang tidak cakap dan tidak kompeten, membiarkan transaksi saham dilakukan manajer investasi tanpa akta notaris dan mereka tidak berhak.

Padahal  menurut Teddy, MI berkewajiban dalam mengendalikan keuntungan, investasi, serta membeli saham-saham  dalam jumlah terbatas dengan risiko terukur. Lebih jauh Teddy, pengamat yang mendalami International dan Moneter di Nottingham University  Inggris ini, juga menyoroti penyebab gagal bayaran Jiwasraya kepada para nasabahnya.

“Skandal ini disebabkan dana nasabah digunakan untuk investasi  yang ‘hight risk’ ,  padahal semestinya sudah ada aturan  jelas yang membatasi,” katanya. Teddy, ekonom yang berpengalaman di berbagai institusi finance, insurance dan pasar modal, melanjutkan bahwa jika investasi dilakukan tanpa kontrol dan perhitungan yang cermat dan ugal-ugalan, dipastikan berakhir fatal. Karena semuanya berisiko besar.

Sebab dalam menjalankan perusahaan asuransi ada prinsip pengelolaan dana yang “prudent“,  untuk itu maka dibuat ketentuan yang membatasi investasi yang berisiko tinggi. Dipersilakan mengembangkan  instrumen investasi yang aman walau tidak mendatangkan imbal hasil yang besar  dan produktif, biasanya deposito dan SUN.

“Jadi ini salah kelola,  jangan salahkan  publik jika disebutkan ugal ugalan dan tidak  berjalannya internal kontrol.  Semua ini cermin dari  lemahnya Lembaga Pengawas  Keuangan kita dalam mengelola dana nasabah,” kata Teddy.

Dalam catatan Teddy,  masalah ini mencuat ke publik bermula langkah yang ditempuh Asmawi Syam yang menggantikan posisi Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama, sekitar dua bulan setelah dia menjabat.

Melalui surat tertanggal 10 Oktober 2018, dikirimkan surat kepada tujuh bank mitranya dalam memasarkan JS Proteksi tersebut,  menerangkan bahwa Jiwasraya gagal membayar polis yang jatuh tempo sebanyak 1.286 pemegang polisnya senilai Rp 802 miliar.

“Langkah Asmawi yang bermodalkan hasil audit PriceWaterhose Coopers [PwC] menilai cadangan premi terlalu kecil, sementara laba turun drastis dari semula Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp32,44 miliar, patut dihargai,” kata Teddy.

Bukan Tanggung-tanggung dan ‘kaleng-kaleng’

“Sebagai profesional di bidang keuangan, Asmawi Syam memang bukan orang asuransi, tetapi seorang banker yang telah teruji 37 tahun lebih menapaki kariernya hingga menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Rakyat Indonesia [BRI)] tahun 2015-2017,” catat Teddy.

Sejumlah penghargaan pernah diraihnya, termasuk dari Kementerian BUMN sebagai Tokoh Sinergi. Sehingga sebenarnya bukan tanggung-tanggung dan ‘kaleng-kaleng’ pejabat yang pernah ditugaskan di Jiwasraya.

“Pemerintah saat  ini sedang mematangkan pembentukan holding asuransi BUMN, tujuan agar saling bantu dan saling dukung, “tetapi mengingat masalahnya yang sangat besar, apakah mampu?” tutur Teddy pesimis terkait rencana tersebut.

Di samping itu juga terdengar juga beberapa  strategi yang akan ditempuh Erick Thohir selaku Menteri BUMN  dan  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berupa revaluasi aset, reasuransi ataupun pembentukan anak perusahaan Jiwasraya Putra  untuk menarik investor.

Menurut Teddy, “bisa kita kaji yang mana yang paling visible, pertama revaluasi  aset, menurut hitungan tak akan mampu menyelesaikan, karena tak memperbaiki likuiditas Jiwasraya yang  justru menjadi  problem utamanya.”

Karena revaluasi hakikatnya hanya akan mendata aset dan menaikkan ekuitas sementara tidak mendatangkan uang masuk. Sedangkan efeknya, dengan semakin besarnya ekuitas maka semakin besar pula  kewajiban pajak yang harus dibayarkan. “Sedangkan yang kedua, reinsurance,  terlambat mengingat kewajiban sudah di depan mata. Tak banyak membantu menurutku,” papar Teddy

Sementara rencana pembentukan anak perusahaan juga tidak cepat, kata Teddy, siapa investor yang mau menyuntikkan modal di depan, berinvestasi belasan triliun, sekalipun dijanjikan potensi bisnis yang besar. Investor berhitung cermat memastikan  waktu pengembalian modal beserta profitnya.

Cegah Cekal dan Masa Lalu’

Mengikuti perkembangan Jiwasraya, Teddy mengapresiasi dengan langkah mencekalan yang dilakukan Kejaksaan Agung [Kejagung)] dengan memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan BUMN PT Asuransi Jiwasraya.

Dalam penyidikan awal, Kejagung sudah menaksir angka kerugian negara di kasus korupsi ini, yaitu sekitar Rp 13,7 triliun dan lebih lanjut melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya.

Sebagaimana dikatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait  langkah cegah cekal yang dilakukan sejak Kamis [26/12] malam. “Mengingat dari pemberitaan yang berkembang  saja  sebenarnya publik sudah dapat  memastikan bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi,” jelas Teddy.

Penunjukan manajer investasi  [MI)] yang tidak kompeten, menurutnya, membiarkan transaksi saham oleh manajer investasi tanpa akta notaris sehingga secara hukum merepotkan diminta kewajibanannya untuk  mengendalikan keuntungan dalam berinvestasi, dengan membeli saham-saham dengan risiko tinggi.

Kedua, lanjutnya, membiarkan manajemen investasi melakukan transaksi saham-saham berisiko tinggi. Bayangkan dari 21 perusahaan dengan harga pembelian Rp3,9 triliun namun ketika dijual kembali mengalami kerugian Rp2,7 triliun. Ini baru satu cerita, belum lagi  kejanggalan lainnya, lanjutnya.

Belum lagi kerugian Rp 4,8 triliun dari beberapa  pelanggaran  dari  transaksi pembelian saham 12 macam reksadana. Kemudian transaksi pembelian saham langsung yang kabarnya sebanyak 4 nama saham yang menyebabkan kerugian Rp 2 Triliun.

“Jadi jika Kejagung telah menetap 10 nama yang dicekal, di dalamnya selain HR dan HP pejabat Jiwasraya yang selama ini sudah umum diketahui publik, juga publik  sudah mengantongi 2 nama swasta yang diduga kuat menikmati keuntungan tersebut,” ucap Teddy lagi.

“Tetapi sebagai pejabat publik yang terkait langsung dengan BUMN ini, Erick Thohir dan jajarannya harus siap dikritik, tidak gerah dan harus sabar dan mau  menjelaskan kepada publik, dan awak media perkembangan kasus ini,” sebut Teddy.

Jangan hanya ketika menyerempet ke pribadinya, tukas Teddy, baru  kemudian sibuk membantah, tidak menerima manfaat dan menyatakan diri bersih. Terlepas ada atau tidak manfaat lansung yang diterima, publik  berhak tahu, publik berhak  bertanya tentang arti dan maksud saham milik perusahaan miliknya yang sempat dibeli oleh Jiwasraya.

  • Bagikan Berita Ini

#Intipnews.com

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini