Soal 2 Pulau Terluar Batu Bara, Zahir: Butuh Pengamanan

0
65
Bupati Batu Bara H Zahir

Jakarta-Intipnews.com:Dua pulau terluar di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara perlu pengamanan, yaitu pulau Salah Nama dan pulau Pandan dan kedua pulau tersebut berada di perairan Selat Malaka sebagai tempat lintas arus barang dan jasa melalui laut internasional.

Hal itu dikatakan Bupati Batu Bara Zahir kepada wartawan di sela Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara [Rakornas Pamtas] Tahun 2020 di Hotel Hulman Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat Rabu 11 Maret 2020.

Penegasan Bupati Batu Bara H Zahir sejalan dengan pandangan Mendagri H M Tito Karnavian mengenai isu-isu strategis tentang pengelolaan lintas batas negara. Pengamanan batas negara antara lain belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lintas batas negara.

Sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas yang belum terpadu, serta terbatasnya kapasitas SDM dan teknologi penyelenggara pelayanan lintas batas. Permasalahan terkini diperbatasan, kata Tito, masih banyak jalur lintas negara ilegal baik barang, narkoba dan manusia.

Zahir yang didampingi Kabag Pemerintahan Arif Hanafiah menjelaskan, pentingnya pengamanan dua Pulau di Batu Bara tersebut berada dijalur laut internasional kawasan selat Malaka.

Selain itu memiliki objek vital PT Inalum, dan  dibangunnya Pelabuhan Internasional di Kuala Tanjung menjadi Kawasan Industri. Kabupaten Batu Bara menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional dan ini sesuai Perpres No 81 Tahun 2018.

Politisi PDIP itu mengatakan, kedua pulau yang dimaksud berbatasan antara negara Singapura dan Malaysia hanya ditempuh 2 jam melalui kapal laut. Maka pengamanan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berbatas dengan kedua negara tersebut menjadi perhatian khusus.

Sekaligus masih terjadinya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak ilegal antara kapal besar dan kecil. Pada kesempatan ini, ketua pengarah Badan Nasional Pengamanan Perbatasan [BNPP] Mahfud MD menegaskan, tidak boleh ada sejengkalpun wilayah Republik Indonesia yang boleh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

* Laporan Joni Iskandar