Binjai-Intipnews.com:Anggota DPRD Sumatera Utara [DPRDSU] H Zainuddin Purba [foto] dari Fraksi Partai Golkar, Jumat, 23 Oktober 2020, mengimbau kepada semua pemangku jabatan berkaitan program bantuan social [bansos] dan UMKM, PKH dari pemerintah pusat jangan kelabui rakyat dengan menyalahgunakan kewenangan.

“Tujuan program bansos, seperti PKH, BLT, UMKM, adalah percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, dan program ini begitu berhasil dampaknya kepada keluarga miskin. Program bansos itu tidak ada dari anggaran Pemko Binjai atau Pemkab tidak bisa bisa memberhentikan anggaran tersebut,” ujarnya.

Pemko hanya mengurus data, lanjutnya, dan menyelesaikan administrasi. “Jangan bohongi rakyat, sebab banyak diketahui warga yang mampu malah menerima bantuan,” ungkapnya.

H Zainuddin Purba menyebut, dirinya banyak menerima laporan, adanya tekanan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan ketakutan. “Masyarakat miskin, kalau dilakukan intervensi ya mereka takut juga. Saya melihat para pendamping saat ini diduga ada kerja sama dengan Plt Kadissos Pemko Binjai,” tukasnya.

Ilustrasi. Istimewa

Dengan cara, sebut Zainuddin, memfasilitasi pertemuan para pendamping dengan ketua kelompok penerima PKH di tiap lingkungan. Mereka melakukan penekanan, menakut-takuti, apabila mendukung paslon lain, akan di usulkan pergantian nama penerima PKH atau diberhentikan.

Zainuddin Purba menegaskan tidak akan ada pergantian nama selagi keluarga miskin tersebut masih memenuhi kriteria sebagai penerima bansos seperti PKH, bantuan langsung tunai serta kartu pra kerja dan bantuan UMKM. Itu program nasional yang dilahirkan pemerintah pusat. “Dananya bukan dari APBD Binjai,” ujarnya menjelaskan.

Ketua Partai Demokrat Binjai HM Sajali dan Ketua PPP Irham Putra Pohan yang anggota DPRD Kota Binjai mengirimkan surat melalui media sosial kepada lurah, kepling se kota Binjai agar melakukan pendataan masyarakat kurang mampu untuk memperoleh BPJS tertanggung APBD tahun ini.

Menurut HM Sajali, DPRD sudah mensyahkan anggarapan P APBD 2020 dan pendataan masyarakaat agar tidak dipolitisisasi dan BPJS itu uang pemerintah untuk masyarakat kurang mampu. ”Jangan masyarakat miskin dikibuli, seolah BPJS adalah bantuan dari paslon,” tegasnya.

  • Laporan Ibnu Abihi

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini