Medan-Intipnews.com:Ketua KPK Firli Bahuri, pihaknya telah membuat aplikasi Jaga Bansos, untuk memudahkan pengawasan anggaran kepada masyarakat yang tak menerima bantuan. Disebut Firli ada kejanggalan pada anggaran dan data kemiskinan termasuk di Sumut. Hal ini telah disampaikannya kepada gubernur untuk ditindaklanjuti.

Firli mengomentari soal pemberian bansos di Sumatra Utara itu pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi daerah se-Sumatera Utara, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis 27 Agustus 2020 [foto].

“KPK juga sudah membuat aplikasi Gagal Bansos, apabila masyarakat yang tidak menerima khususnya kualitas berkurang itu kita terima. Tapi yang pasti besok saya akan cek, karena jumlah yang akan menerima bansos di Sumatera Utara kurang lebih 643.175 ribu,” katanya.

Dilanjutkannya, “Seperti itu data yang saya terima dari Menteri Sosial. Sementara orang miskin di Sumatra Utara ada 1.250 ribu orang artinya ada yang tidak masuk, dan ini tadi saya sudah sampaikan kepada gubernur. Ini adalah pekerjaan gubernur, bupati dan kepala daerah.”

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] Firli Bahuri mengunkap terkait anggaran untuk penanganan Covid 19. Pihaknya telah melakukan pengawasan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] serta Badan Pemeriksa Keuangan [BPK].

Firli menyebutkan, negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemik Covid 19. “Saat pandemik ini kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indikator. Salah satunya kemiskinan. Maka para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak,” tuturnya.

Masih Ketua KPK menyebutkan, “Bicarakan dengan anggota DPR untuk menghindari meningkatnya kemiskinan. Kemudian indikator pengangguran, indikator ibu melahirkan maka semakin bertambah penduduk, dan indikator sengketa lahan,” jelasnya. *Idt

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini