Soal Helikopter, Ketua KPK Firli Dilaporkan ICW ke Bareskrim

0
21
Soal helikopter, Ketua KPK Firli dilaporkan ICW ke Bareskrim. Wana Alamsyah. Foto Istimewa

JakartaIntipnews.com:Soal Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan ICW ke Bareskrim. Indonesia Corruption Watch [ICW] melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi penyewaan helikopter untuk pribadi.

“Kami mendapatkan informasi harga sewa terkait dengan penyewaan helikopter itu, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Firli Bahuri ketika sidang etik dengan Dewan Pengawas KPK [Dewas],” ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah di Bareskrim Polri, Kamis 3 Juni 2021.

Sebagaimana di-publish media massa, Wana menyebutkan dalam sidang etik tersebut Firli Bahuri menyampaikan harga sewa helikopter tersebut sebesar Rp 7 juta belum termasuk pajak.

“Jadi jika ditotal dalam jangka waktu empat jam penyewaan yang dilakukan oleh Firli Bahuri ada sekitar Rp 30,8 juta yang dia bayarkan kepada penyedia helikopter adalah PT Air Pasific Utama,” tukas Wana.

Tapi, kata Wana, kami mendapat informasi lain, harga sewa per-jam sekitar US$ 2.750 atau setara Rp 39 juta. Jika ditotal Rp 172 juta yang harus dibayar. “Ketika kami selisihkan harga, ada Rp 141 juta yang diduga merupakan penerimaan gratifikasi atau diskon,” katanya.

Wana menyebut salah satu komisaris dari PT Air Pasific Utama pernah menjadi saksi di kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta. Peneliti ICW itu menduga Firli telah melakukan pelanggaran-pelanggaran unsur Pasal 12 huruf B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“Apalagi kami tidak mendapati informasi jika Filri melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut,” ujarnya. Sebelumnya, ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengirimkan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo perihal permintaan penarikan atau pemberhentian Ketua KPK Konjen Polisi Firli Bahuri sebagai anggota Polri, Selasa 25 Mei 2021.

Ada beberapa laporan terkait dengan Firli yang disampaikan dalam surat permohonan itu. Yakni pertama pada 2020, ada kasus pengembalian paksa Kompol Rossa Purbobekti. Laporan yang kedua ada kasus pelanggaran etik yang bersangkutan saat menyewa helikopter mewah.

Ketiga, yang paling fatal terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang mengakibatkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan. Pimpinan KPK, Kemen PAN-RB dan BKN memutuskan memecat 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan [TWK].

  • Itp-17