Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah. Foto Istimewa

“Satpol PP tidak melihat siapa yang membuat surat, siapa yang menelepon. Tugasnya harus tetap dilaksanakan sebagai penegak Perda. Perintah bongkar, ya harus dibongkar,…”

Medan-Intipnews.com:Soal dugaan setempel palsu yang berkembang di dewan belakangan ini, menimbulkan polemik dan berbagai tanggapan. Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah kepada wartawan, Rabu 29 Juli 2020 menyebutkan, “Tidak bisa dipungkiri itu bisa ke ranah pidana.”

Di duga setempel palsu itu digunakan oleh oknum anggota DPRD Medan ES pada surat yang ditujukannya ke Satpol PP Kota Medan untuk meminta penundaaan pengosongan dan pembongkaran bangunan rumah bermasalah di Jalan Mangkubumi Medan beberapa waktu lalu.

“Tidak dipungkiri itu bisa ke ranah pidana. Sebab yang berhak menyetempel surat keluar, adalah pimpinan DPRD dan sekretaris DPRD. Di luar itu tidak dibenarkan dan tidak berhak,” ujar Bahrum.

Informasi dihimpun Intipnews.com, Kamis 30 Juli 2020, sebagaimana di-publish media massa, sebelumnya oknum anggota DPRD Medan ES menulis dengan tulis tangan berkop DPRD Medan, disetempel DPRD Medan [diduga palsu], ditujukan ke Satpol PP Kota Medan.

Isinya memohon agar menunda pengosongan dan pembongkaran rumah warga yang bermasalah di Jalan Mangkubumi Medan. Tindakan tersebut menimbulkan reaksi berbagai kalangan, terkait dugaan pemalsuan setempel dan tindakan dianggap tidak etis.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini