Soal Warga Taat Prokes, DPRD Ihwan: Pejabat Publik Beri Contoh

18
RS Dikhawatirkan Tak
RS dikhawatirkan tak serius tangani limbah B3 medis Covid 19, awas…

MedanIntipnews.com:Soal warga taat Prokes, DPRD Ihwan mengatakan pejabat publik harus memberi contoh. “Kita selaku pejabat publik dan tidak hanya anggota dewan, harus memberikan contoh kepada masyarakat. Tunjukkan dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan kita bersungguh-sungguh menaati protokol kesehatan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga menegaskan hal itu menyangkut kesadaran masyarakat yang masih banyak kurang menyadari pentingnya protokol kesehatan [Prokes]. Kebijakan yang dilakukan pemerintah, kata Ihwan, sudah tepat untuk memutuskan mata rantai penularan Covid 19.

“Kita lihat di pulau Jawa, kasus Covid 19 terus naik, itu karena kesadaran kita kurang terhadap Prokes,” ujar Ihwan menjawab wartawan, Selasa [22/6/21], adanya anggapan masyarakat memakai masker bukan kesadaran sendiri, namun karena takut dirazia oleh petugas Satgas Covid19.

Ketua Partai Gerindra Kota Medan ini menilai, soal warga ini masih ada yang belum sadar dan meragukan virus Covid 19 ini benar apa tidak. Padahal virus ini nyata dan sudah berlangsung setahun lebih di seluruh dunia. Sehingga Presiden RI menegaskan penebalan PPKM Rabu [23/6/21].

Ikhwan mengatakan, virus corona bukan hoaks. Untuk itu, dia berharap, aturan yang dibuat pemerintah betul-betul dilaksanakan sehingga angka Covid 19 dapat ditekan dan diputuskan.

100-an Warga Desa

Kota Medan, lanjut Ihwan, Pemko Medan sudah melakukan sosialisasi surat edaran [SE] walikota, pelaksanaan PPKM mikro, patroli penertiban oleh Satgas dan menindak restoran, tempat kuliner, tempat hiburan malam yang melanggar Prokes.

“Tinggal masyarakat, ayolah penaatan Prokes untuk kita bersama. Supaya cepat angka Covid 19 ini menurun, sehingga ekonomi kita membaik. Sebab dampak dari pandemi Covid 19 ini luar biasa memukul kegiatan ekonomi warga,” tutur Ihwan Ritonga.

Apakah ada langkah lain agar masyakarat sadar untuk dapat menaati Prokes. “Semua peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah berupa protokol kesehatan, sudah maksimal,” katanya.

Apakah diperlukan tindakan lebih tegas lagi sebagai sanksi pelanggaran Prokes. Tetap saja kembali kepada tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. “Artinya ini yang harus diwaspadai dan harapan kita kepada masyarakat khususnya di Kota Medan bahwa prokes yang dibuat pemerintah itu tujuannya baik,” ungkapnya.

Itp-04