Sosper DPRD Afif: Pemko Wajib Sediakan Sarana Prasarana Sampah

6
Anggota DPRD Kota Medan, Afif Abdillah saat melaksanakan Sosper

MedanIntipnews.com:Pemko Medan memang memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana tempat sampah. Meski sampai saat ini Tempat Pembuangan Akhir [TPA] yang dimiliki Kota Medan belum refresentatif baik dari luas lahan.

Demikian diungkapkan anggota DPRD Kota Medan, Afif Abdillah saat Sosialisasi Peraturan Daerah Sosper] Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, di Jalan Rahmadsyah Gang Waspada Lingkungan 11 Kota Matsum 1, Medan Area, Sabtu 22 Mei 2021.

Di momomen tersebut, Afif Abdillah mengajak warga Kelurahan Kota Matsum [Komat] 1 Kecamatan Medan Area untuk menjaga kebersihan dalam menanggulangi penyebaran pandemi Covid 19, yakni tidak membuang sampah sembarangan, sering mencuci tangan dan tetap memakai masker.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan Afif ini menyatakan, meski pandemi Covid yang telah terjadi setahun lebih ini sudah sangat membosankan, tapi justru tidak boleh membuat lengah menjalankan protokol kesehatan [Prokes] penanggulangan penyebaran Covid 19.

Anggota DPRD Medan Afif Abdillah

Sebab, jelas Afif Abdillah, saat ini kasus Covid 19 terus meningkat, sehingga kondisi rumahsakit [RS] sudah penuh dengan pasien Covid 19. “Jangan kendor untuk menerapkan Prokes dan kebersihan diri serta lingkungan. Apalagi dalam Islam dinyatakan, kebersihan bagian dari iman,” tutur Afif.

Anggota Komisi ini kembali mengingatkan, kebersihan lingkungan sangat penting, yakni tidak membuang sampah sembarangan sesuai yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Meski saat ini Peraturan Walikota [Perwal] terkait Perda tersebut belum diterbitkan Walikota Medan.

“Kami sudah meminta berkali-kali agar dikeluarkan Perwal, dan kita akan desak terus agar Walikota Medan Bobby Nasution mengeluarkan Perwalnya sebagai tata pelaksanaan penegakan Perda yakni memiliki sanksi hukum,” tegas Afif di depan warga menghadiri Sosper.

Disebutkannya lebih lanjut, yaitu sanksi bagi perorangan membuang sampah sembarangan dikenai hukuman 3 bulan dan denda Rp 10 juta. Sementara untuk badan usaha, didenda Rp 50 juta dan tahanan 6 bulan.

“Pemko Medan sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Deliserdang untuk membeli tanah dijadikan TPA. Semoga ini segera terlaksana agar permasalahan sampah di Kota Medan dapat diatasi,” harapnya.

Apalagi, lanjut Afif, penanganan sampah sudah dilimpahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan [DKP] Pemko Medan ke kecamatan, lurah dan kepala lingkungan [Kepling].

Pengalihan wewenang tanggungjawab untuk kolaborasi semua pihak akan menjamin kebersihan serta perolehan Pendapatan Asli Daerah [PAD] dari Wajib Retribusi Sampah (WRS) dapat maksimalkan.

“Pelimpahan tanggungjawab masalah sampah kepada camat, lurah dan Kepling sangat bagus. Kolaborasi semua pihak tangani sampah menuju Medan bersih akan cepat terwujud. Jadi seluruh camat, lurah, dan kepala lingkungan bertanggung-jawab terhadap kebersihan di wilayahnya masing-masing,” tukasnya.

  • Itp-04