“Sumut Dicoreng Pejabat”, No 2 Daerah Terkorup

0
86
“Sumut Dicoreng Pejabat”
“Sumut Dicoreng Pejabat”, No 2 Daerah Terkorup. Gubsu Edy Rahmayadi

MedanIntipnews.com:Sumut dicoreng para pejabat, no 2 daerah terkorup. Hal ini disebut Gubernur Sumatera Utara [Gubsu], Edy Rahmayadi yang mengaku malu dengan fakta itu, sebagaimana di-publish luas media massa.

Menurut Gubsu Edy, tindakan para pejabat, baik eksekutif, legislatif, OPD dan staf-staf pemerintahan telah mencoreng nama baik Sumatera Utara [Sumut].


Informasi dihimpun Intipnews.com, “Satu orang berbuat jelek, maka yang merasakan malu adalah seluruh masyarakat Sumut yang berjumlah kurang lebih 15 juta jiwa,” tuturnya.

“Sumut Dicoreng Pejabat”, untuk itu, Gubsu Edy mengajak seluruh jajarannya, baik di provinsi maupun di daerah, untuk sama-sama memperbaiki nama baik Sumut yang sudah tercoreng ini.

Gubsu Edy menyebut, peringkat Sumut sebagai daerah terkorup di Indonesia, naik lagi pada tahun ini. Saat ini, Sumut menempati posisi kedua sebagai daerah dengan tingkat korupsi paling tinggi. Padahal, tahan lalu masih bertengger di posisi tiga.

“Karena bertambahnya, pejabat yang ada di Sumatra Utara yang berurusan dengan hukum, sehingga Sumut rangkingnya naik lagi,” kata Edy. Dia menjelaskan, baru-baru ini, KPK memberi informasi daerah yang dipimpinnya naik peringkat soal korupsi.

“Peringkat satu kalau tidak salah, Jawa Barat atau DKI. Indeks saya tak tahu sampai di situ. Karena KPK hanya menyampaikan dalam urutan-urutan. KPK yang tahu itu,” ucapnya.

“Rakyat Sumut, sekitar 15 juta. Seharusnya tak bisa diwakili kejahatan oleh satu orang seperti itu. Mari kita jadikan Sumut bermartabat, sehingga akan maju dan sejahtera,” kata Gubsu Edy kepada wartawan.

Pihaknya pun sampai saat ini terus berkoordinasi dengan KPK untuk mencegah tindak korupsi terjadi di daerah ini. Terutama dalam setiap program yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa, jual beli jabatan dan perilaku korup lainnya.

Dia juga kerap mengingatkan pada kepala daerah, untuk tidak memakan uang rakyat saat menjabat. “Ini banyak sekali pejabat kita, silih berganti berurusan dengan hukum gara-gara uang,” tukasnya. Ke depan, katanya, ya harus segera turun. Kalau bisa nanti kita rangking 34 dari 34 provinsi,” tandasnya.

  • Itp-04