Ketua DPRD Medan Hasyim SE, memberi ketarangan kepada wartawan di DPRD terkait surat oknum anggota dewan ke Satpol PP

Secara kode etik, tatib dan PP 12/2018 tidak ada diatur peggunaan logo, stempel ke-DPRD-an. “Lalu yang dilanggar dimananya? Pasal mana yang dilanggar di kode etik, tatib dan PP 12 itu?,…”

Medan-Intipnews.com:Seharusnya pimpinan DPRD Medan dan pimpinan parpol dapat menjatuhkan sanksi kepada oknum anggota dewan yang menyurati Satpol PP terkait penundaan tindakan pengosongan dan  pembongkaran bangunan yang diduga bermasalah.

“Apabila oknum dewan itu terbukti melanggar, baik itu statusnya sebagai anggota DPRD mau pun sebagai kader parpol, harus diberi sanksi,” ungkap pengamat politik Rholand Maury menanggapi sikap oknum anggota DPRD Medan yang menggunakan kop surat lembaga DPRD Medan dan stempel yang diduga palsu, menyebabkan citra buruk bagi DPRD Medan.

“Ada semacam abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan di duga untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh oknum DPRD Medan tersebut,” tegas Rholand Maury.

Pengamat Politik dari Universitas Medan Area, Rholand mengungkap hal itu kepada wartawan Senin 27 Juli 2020, terkait oknum anggota DPRD Medan berinisial ES yang melayangkan surat permohonan berkop surat lembaga DPRD Medan serta dibubuhi stempel diduga palsu ke Satpol PP Medan.

Isi surat itu meminta penundaan pembongkaran rumah milik warga beralamat di Jalan Mangkubumi Lorong 2, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun atas nama AD. Sementara bangunan tersebut diduga bermasalah, sehingga harus dikosongkan dan dibongkar.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini