Tagih PBB Centre Point Rp 58 M Gandeng Kejari, DPRD: Bayarlah Itu…

66

Medan-Intipnews.com:Kabid PBB dan BPTb BPPRD Kota Medan, Ahmad Untung kepada wartawan mengatakan, terkait penagihan pajak pengusaha Plaza Centre Point/PT Central Park Jalan Jawa Medan pihaknya akan menggandeng Kejaksaan Negeri [Kejari].

“Kita akan membuat surat kepada Kejari Medan dalam upaya penarikan tunggakan pajak Center Point. Mudah-mudahan langkah yang kita ambil ini dapat membuahkan hasil maksimal,” ujar Untung.

Menurut Kabid PBB dan BPTb BPPRD Kota Medan ini, pihaknya sudah berulang kali menyurati pengusaha agar membayar tunggakan, baik secara mencicil atau sekaligus. “Kita juga sudah memberikan kelonggaran kepada pengusaha Center Point, namun jawabannya terkesan mengambang,” tukas Untung.

Informasi terakhir, tuturnya, pengusaha akan melakukan penyicilan tunggakan pajaknya. Tetapi herannya hingga saat ini niat baik untuk mencicil sesuai janjinya dipenuhi. “Makanya, langkah kita menggandeng Kejari Medan sangat tepat,” tandasnya.

Ketika ditanyakan berapa jumlah tunggakan pajak pengusaha Plaza Centre Point/PT Central Park, Untung dengan gamblang menyebutkan, terhitung tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan [PBB] dengan rincian masa pajak 10 tahun dengan pokok pajak Rp 41,8 miliar berikut denda Rp 16,3 miliar sehingga totalnya Rp 58,2 miliar.

“Tapi, jika dihitung hingga tahun 2020 saat ini jumlahnya mencapai Rp 60 miliar lebih. Ya, kalau bisa dicicil untuk meringankan mereka juga,” katanya.

Samentara itu Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim berharap pengusaha Plaza Centre Point/PT Central Park Kecamatan Medan Timur, Medan untuk segera melunasi tunggakan pajak Perparkiran dan PBB kepada Pemerintah Kota [Pemko] Medan.

“Segeralah bayar tunggakan pajak, jangan sampai nilai nominalnya semakin banyak. Jika tak sanggup bayar sekaligus kan bisa dengan cara mencicil yang penting lunas,” kata Hasyim kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Kamis 27 Februari 2020.

“Semua warga negara yang baik wajib dan taat membayar pajak demi kelancaran pembangunan daerah khususnya di Kota Medan. Jangan sampai keterlambatan membayar pajak, pemerintah terngganggu dalam melaksanakan program pembangunan,” tukas Hasyim. *Itp-03