Pengamat kebijakan publik, Dr H Sakhyan Asmara, MSP. Foto Istimewa

Kasus ini harusnya bukan ranah dewan kehormatan lagi, tapi sudah menjadi ranah hukum yang seharusnya ada penyidikan terhadap dugaan pemalsuan stempel…

Medan-Intipnews.com:Tindakan yang dilakukan oknum Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan, ES menggunakan stempel diduga palsu dan kepala surat DPRD Medan untuk menangguhkan pembongkaran rumah warga bermasalah, dinilai merupakan tindakan abuse of power yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik, Dr H Sakhyan Asmara, MSP. Menurutnya, tindakan yang dilakukan ES juga tindakan korupsi apabila merugikan keuangan atau perekonomian negara/ daerah. Atau setidaknya yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan tindakan kolusi dengan pemilik bangunan, sehingga berusaha untuk melindunginya.

“Jika itu yang terjadi maka tindakan anggota Dewan itu telah melanggar Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 kususnya Pasal 400 ayat [3] larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [KKN]. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD itu sudah diatur di dalam UU yakni legislasi, anggaran dan pengawasan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis 6 Agustus 2020.

Informasi dihimpun Intipnews.com, menurut Sahkyan, sebagaimana di-publish media massa, jika Satpol PP melakukan tugas untuk membongkar sebuah bangunan yang menurut ketentuannya telah menyalahi aturan, sesungguhnya anggota DPRD itu bertugas mengawasi  aturan itu dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah.

“Bukan sebaliknya malah menghalangi atau menyuruh menangguhkan pembongkaran bangunan tersebut. Apalagi upaya menghalangi penegakan peraturan itu dilakukan mengatasnamakan lembaga dewan dengan menggunakan stempel dan kepala surat lembaga,” tukas Sakhyan Asmara yang juga Dosen FISIP USU dan Ketua STIKP Medan.

Masih sebut Sakhyan, padahal bukan merupakan keputusan ataupun persetujuan lembaga dewan. “Maka tindakan itu menurut saya sebuah tindakan tak masuk akal dan ceroboh, tidak memahami aturan, dalam bahasa pasarannya adalah ‘anggar kekuasaan’,” tutur Sakhyan. Tindakan seperti itu, kata Syakhyan sudah tidak masanya lagi. Saat ini kontrol sosial begitu kuat. Setiap tindakan pejabat, cepat diketahui oleh masyarakat.

Masyarakat juga sudah semakin cerdas melihat tindakan aparat atau pejabat, mana yang sesuai dengan kewenangannya mana yang tidak, mana tindakan individu mana yang menjadi keputusan lembaga. Menggunakan stempel dan kepala surat lembaga, sama artinya merupakan keputusan lembaga,” katanya.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini