Terkait Sampah Camat Pecat Kepling, DPRD Mulia: Tidak Mendasar…

0
21
Terkait Sampah Camat
Terkait sampah camat pecat Kepling, DPRD Mulia sebut, tidak mendasar. Foto Istimewa

MedanIntipnews.com:Terkait sampah camat pecat Kepling, DPRD Mulia menyebut tidak mendasar. Hal itu diungkapkan Mulia Syahputra Nasution kepada wartawan, Kamis [10/6/2021], menyangkut pemecatan Kepala Lingkungan 4, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan.

Menurut anggota komisi 1 DPRD Medan, Mulia Syahputra, pemecatan kepala lingkungan [Kepling] melalui surat pemberhentian dengan nomor 800/664 per-tanggal 31 Mei yang ditandatangani Camat Medan Perjuangan, Afrizal itu, alasannya tidak jelas.

Untuk itu, anggota komisi 1 DPRD Medan Mulia Syahputra meminta kepada Kabag Tata Pemerintahan [Tapem] Setdako Medan, Rindo, untuk tidak tinggal diam dan hanya bertindak secara administratif.

Dalam hal ini, ujar Mulia, Kabag Tapem berkewajiban melakukan evaluasi keputusan camat dan investigasi terhadap kejadian pemecatan Kepling ini.

“Berdasarkan laporan kami terima, Kepling yang diberhentikan tersebut, dirinya tidak menerima surat peringatan [SP]. Padahal mekanismenya kan begitu,” ucap Mulia Syahputra Nasution kepada media massa.

Kepling tersebut, lanjut Mulia pula, juga sudah melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi Lurah Sidorame Barat. Yakni memastikan masalah sampah yang ada di lingkungannya terselesaikan setiap hari.

“Sampah sudah diangkut pagi hari sampai menjelang siang. Tapi sorenya, terkesan mencari-cari kesalahan, difoto oleh pihak Kelurahan, sampahnya ada lagi. Ini tidak objektif,” ujar mulia.

Terkait sampah camat pecat Kepling tersebut, dijelaskan Mulia Nasution, dirinya sangat mendukung sikap tegas berupa pemecatan kepada setiap aparat pemerintahan yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk kepada para Kepling.

“Tetapi, alasan pemecatan tetap harus objektif. Harus mendasar, serta harus mengikuti prosedur seperti pemberian surat peringatan mulai dari peringatan pertama hingga terakhir,” tegasnya.

Setiap lurah harus objektif, ucap Mulia, dalam menyampaikan aduan atau keluhan tentang kinerja para Kepling kepada camat. Aduan tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka.

“Camat juga tidak bisa menerima aduan lurah atas Keplingnya begitu saja, tanpa bukti dan alasan yang mendasar. Camat tak boleh mengambil keputusan atas aduan lurah secara bulat-bulat. Harusnya ada investigasi dulu, apabila terbukti, barulah mengambil keputusan secara objektif,” tukas Mulia.

Kabag Tata Pemerintahan [Tapem] Setdako Medan, M Rindo Nasution, dihubungi Intipnews.com melalui WA untuk konfirmasi, hingga berita ini di-publikasi belum mendapat jawaban.

  • Itp-04