Tindak Pidana Program Vaksinasi, Bisa Diancam Hukuman Mati

0
7
Tindak Pidana
Tindak pidana untuk program vaksinasi, diancam hukuman mati. Foto penyerahan sertifikat

MedanIntipnews.com:Tindak pidana untuk program vaksinasi, bisa diancam hukuman mati. Demikian dikatakan Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah 1 Maruli Tua.

“Target vaksinasi presiden tinggi sementara realisasinya rendah, karena itu kita pantau secara ketat. Jangan ada korupsi di sini karena ancamannya hukuman mati,” tegas Maruli.

Terkait program vaksinasi, keempat daerah yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Langkat menurut Maruli Tua masih perlu peningkatan sistem informasi barang dan uang. Aliran uang adalah penggunaan APBD untuk pelaksanaan vaksinasi, tracing, isolasi termasuk insentif pada pelaksanaan vaksinasi.

Tindak pidana ini disampaikan Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I Maruli Tua di momen rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegerasi pemerintah daerah Kabupaten Karo Sumatera Utara, Dairi, Pakpak Bharat, dan Langkat, di aula kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe. Kamis [10/6/2021].

Ada tiga fokus KPK dalam upaya pencegahan korupsi untuk keempat kabupaten ini, yaitu optimalisasi penerimaan pajak daerah, penertiban aset, dan pencegahan korupsi pada program vaksinasi.

Terkait program vaksinasi, keempat daerah ini menurut Maruli Tua masih perlu peningkatan sistem informasi barang dan uang. Aliran uang adalah penggunaan APBD untuk pelaksanaan vaksinasi, tracing, isolasi termasuk insentif pada pelaksanaan vaksinasi.

Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah 1 Maruli Tua juga mengatakan pertambangan mineral keempat daerah ini belum optimal mendapatkan pajak dari usaha tambang bukan logam dan batuan [MBLB] atau yang lebih dikenal galian C.

Pada Rakor ini Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat menandatangani komitmen bersama program ditandatangani Bupati Karo Corry Sebayang, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, disaksikan Plh Sekdaprov Sumut Afifi Lubis.

Pada saat itu KPK menyerahkan 158 sertifikat tanah untuk keempat kabupaten, yaitu 50 untuk Kabupaten Karo, 4 Dairi, 14 Pakpak Bharat dan 100 untuk Langkat. Ini merupakan langkah pencegahan korupsi keempat kabupaten. Maruli optimis pembinaan dan pencegahan di empat kabupaten ini akan semakin baik.

  • Itp-04