CATATAN AS ATMADI SP

Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan anggaran berpeluang  bertindak seperti raja kecil di daerah. Bahkan sejak 2004, DPRD telah dibonsai hingga lebih seperti unsur pemerintah daerah, apa artinya…

As Atmadi

Intipnews.com:BELAKANGAN riuh terdengar hukuman mati untuk maling uang rakyat [koruptor]. Walaupun tidak gampang untuk menembak mati para koruptor di negeri yang korupsinya seperti sudah membudaya.

Hampir di segala lini kehidupan, terutama di birokrasi yang sejak menjadi PNS sudah rahasia umum, harus bayar. Sesudah jadi, tidak usah jauh-jauh, lurah saja mengurus surat apapun mesti bayar. Kalau tak mau bayar, tahankan dari pagi buta akan seperti kisah dalam naskah drama Waiting for Godot karya Samuel Beckett 1954, menanti tak pasti sampai matahari mati.

Berbagai alasan dirancang, banyak ‘cingkunek’ sengaja diciptakan lurah di Medan untuk memperlambat urusan. Terutama dirasakan wartawan saat mengurus surat penting, karena asumsi lurah dan jajarannya wartawan tidak akan bayar. Silap-silap malah minta uang ke lurah.

Korupsi, suap dari yang kecil sampai besar-besaran berlangsung seperti ‘kentut’ ada baunya, tapi tak tampak ujudnya. Kecuali kalau berhasil disadap dan OTT, dari barang bukti bisa dibawa ke meja hijau. Korupsi muncul karena awalnya uang paling penting, adalah segala sesuatu harus pakai uang. Menyingkirkan moralitas dan norma-norma.

Fenomena Uang Mengantarkan Kekuasaan

Cuma musikus terkenal di dunia John Lenon yang mengatakan, “Aku tidak terlalu peduli pada uang. Uang tidak dapat kupakai untuk membeli cinta.” Tetapi di negeri ‘Demokrasi Pncasila’ ini, bukan tempat lahir John, uang yang banyak dibutuhkan oleh orang tamak dan serakah memimpin daerah.

Sebagaimana disebut Ketua MPR Bamsoet, mau jadi Gubernur DKI Perlu Rp 1 Triliun. Nah biaya yang sangat mahal seperti itulah kemudian jadi ‘biang kerok’ korupsi yang tak kenal berhenti selama syahwat manusia berkuasa sangat tinggi untuk menjadi raja. Menjadi penguasa lambang kesuksesan, lambang kesejahteraan hidup turun temurun.

Tidak sedikit, dari mulai bapaknya menjadi kepala daerah, turun ke anaknya. Bapaknya korupsi anaknya yang punya uang warisan ayah bisa menjadi kepala daerah lalu korupsi seperti orangtuanya. Politik dinasti Ratu Atut fenomena uang mengantarkan kekuasaan, dan jabatan mengembalikan modal ke kursi kekuasaan, dan masuk penjara.

Menurut KPK 120 Kepala Daerah terjerat kasus korupsi, yang ditangkap dengan OTT ada sekitar 49 kepala daerah. Termasuk Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin di ujung tahun 2019. Di tahun 2018, ada sekitar 22 kepala daerah kena OTT, 2019 9 kepala daerah.

Luarbiasanya Kejahatan Berjalan Selama Ini

Lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut OTT kepala daerah korup bukan prestasi hebat. Juru bicara KPK Febri Diansyah mencoba berprasangka baik. Pernyataan yang disampaikan Tito Karnavian, menurut Febri, Tito sedang berupaya pemetaan masalah dan otokritik terkait korupsi kepala daerah.

KPK berharap Kemendagri yang dipimpin Tito secara serius dapat menjadi mitra yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah. Tito juga menyatakan, sistem politik yang ada saat ini memang menciptakan perilaku koruptif bagi kepala daerah. Dengan berbagai persoalan terkait pilkada.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah saat pemilihan kepala daerah ditengarai menjadi penyebab banyaknya kurupsi.

Menurut mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kondisi ini ditambah masih abainya pemerintah membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Apa yang terjadi dengan maskapai penerbangan plat merah, adalah luarbiasanya kejahatan dapat berjalan selama ini.

Lupa Bertanya Muasal Uang

Sebagaimana yang muncul ke permukaan, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan anggaran dan birokrasi telah membuka peluang bagi mereka untuk bertindak seperti raja kecil di daerah. Bahkan sejak 2004, DPRD juga telah dibonsai hingga lebih seperti unsur pemerintah daerah, tersubordinasi di bawah kepala daerah.

Akibatnya, puluhan oknum-oknum anggota DPRD Sumatera Utara [Sumut] terungkap korupsi berjamaah bersama kepala daerah. Sebagian besar sudah menjalani hukuman, ada yang sedang sekolah, tetapi ada yang masih melenggang, yaitu istri mantan kepala daerah.

Benarkah menjadi kepala daerah adalah jaminan keamanan dan kenyamanan hidup bersama moral dan kejujuran? Dan John Lenon Panjaitan yang lahir di Medan kalau mau jadi kepala daerah, tetap saja harus punya uang banyak. Sesudah berkuasa mulai mengumpulkan uang banyak, pengganti modal.

Seorang penulis Indonesia Tere Liye mengatakan, banyak orang yang kadang lupa bertanya muasal uang kalau dia terlanjur menikmatinya. Anak lupa bertanya pada bapak. Istri lupa bertanya pada suami. Adhuh!

Penulis adalah Ketua Dewan Etik IWO Medan dan Dosen USU

#intipnews.com

 

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini