Unjuk Rasa di DPRDSU Tolak Omnibuslaw dan Usut PT TPL

60
Ilustrasi.Istimewa

Medan-Intipnews.com:Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi damai menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumatera Utara [DPRDSU], Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis 5 Maret 2020.

Elemen masyarakat yang berunjuk rasa tergabung dalam aksi unjuk rasa antara lain, Walhi Sumut, Bakumsu, LBH Medan, KPR, Kontras Sumut, SMI, Aman Sumut, GMNI, FPBI, PBHI Sumut dan sejumlah organisasi mahasiswa.

Selain menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, pengunjuk rasa meminta Pemerintah mengusut dugaan kasus penggelapan pajak yang dilakukan PT TPL. Dari pernyataan tertulisnya, puluhan massa tersebut  menyampaikan 9 tuntutan.

Seperti diberitakan, dugaan kasus penggelapan pajak yang dilakukan PT TPL terkuak ke permukaan setelah salah satu media mengekspos kasus itu. Mereka juga meminta penuntasan kasus kematian aktivis Walhi Sumatra Utara, Godfried Siregar.

“Jika RUU ini disahkan, maka masyarakat adat akan semakin tertindas. Apalagi kemudahan investasi terkesan mengabaikan aturan. Bahkan tidak mengindahkan Amdal. Contohnya selama ini masyarakat adat berkonflik dengan PT TPL, yang diduga mengemplang pajak,” kata Albert salah seorang orator.

Berikut tuntutan tertulis yang disampaikan massa aksi, antaralain mendesak pemerintah mengusut dugaan penggelapan pajak PT TPL, mendesak pengawas ketenagakerjaan untuk proaktif dalam permasalah ketenagakerjaan.

Mendesak Pemda membentuk Perda perlindungan hak-hak pekerja, sahkan ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumut, hentikan kriminalisasi segala bentuk intimidasi terhadap rakyat. Hentikan pelarangan mimbar akademik di kampus, tolak konsep pendidikan Menteri Pendidikan dan Stop komersialisasi masker. *Itp-03