Untuk Urusan PD Pasar Medan Masih Seperti Biasa

144
Suasana saat karyawan PD Pasar melakukan demo di depan Menara Bank Mandiri. Foto Istimewa

Medan-Intipnews.com:“Untuk semua urusan keuangan masih seperti biasa. Kepada semua karyawan PD Pasar, kepada Kabag-kabag, terutama keuangan, lakukan saja proses keuangan seperti biasa sampai nanti ditandatangani Pak Rusdi Sinuraya,” ujar Zulhairi SH.

Hal itu diungkapkan Kuasa hukum PD Pasar Kota Medan, Zulhairi, SH, Rabu 22 Februari 2020, terkait tertundanya pembayaran gaji oleh Bank Mandiri kepada Karyawan dan pekerja harian lepas [PHL] PD Pasar Kota Medan bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan.

Sesuai hasil putusan sela PTUN Medan yang menunda pemecatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan, Dirut PD Pasar, Drs Rusdi Sinuraya dan kawan-kawan tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Perda No.10/2014.

Zulhairi menegaskan, pihaknya tidak ada menghambat atau menghalangi. Semuanya taat pada prosedurnya. Laksanakan proses untuk penggajian maka direksi akan menandatanganinya.

“Kita mengimbau taat kepada ketentuan dan peraturan yang ada. Ikuti putusan sela PTUN. Sangat mudah, simple, tidak perlu mencari sulit-sulit atau kita mencari masalah-masalah yang tidak perlu dipermasalahkan,” imbaunya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Aksi demo yang dilakukan oleh Serikat Pegawai Perusahaan Pasar [SP3M] dan seluruh Pegawai dan PHL Kebersihan PD Pasar Kota Medan, Senin [24/2/2020] ke Kantor Bank Mandiri Cabang Pulau Pinang.

Hal itu ungkap Zulhairi, tidak terlepas dari tindakan Plt Walikota Medan dan Plt Dirut PD Pasar yang tidak menaati hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor Penetapan: 11/G/2020/PTUN.MDN tentang penundaan pemberhentian 3 Direksi PD Pasar Kota Medan.

“Akibatnya, seluruh pegawai dan PHL PD Pasar Kota Medan terancam kembali tidak akan mendapatkan haknya yang seyogyanya diberikan tanggal 25 setiap bulannya. Hal ini jelas terlihat di mata hukum kewenangan Dirut PD Pasar Kota Medan tetap masih berada pada Drs Rusdi Sinuraya,” ujarnya.

Namun, lanjut Kuasa Hukum Zulkhairi SH, hak kewenangannya dirampas sehingga ia tidak dapat menjalankan tugas seperti biasanya. “Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Medan sudah mengeluarkan penetapan yang menunda objek sengketa pemecatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan.

Sehingga seharusnya secara hukum para penggugat [3 Direksi] dapat kembali menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai Perda No.10 Tahun 2014 tentang PD Pasar Kota Medan,” ujar Kuasa Hukum PD Pasar Kota Medan, Zulhairi, SH. *Itp-03